JAKARTA, AFU.ID - Nilai tukar rupiah terperosok ke level terendah sepanjang sejarah, sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) babak belur hingga sempat anjlok 5 persen. Berdasarkan data Bloomberg pada pukul 10.13 WIB, rupiah di pasar spot langsung dibuka meranggas dengan pelemahan 0,49 persen ke posisi Rp17.926 per dolar AS.
Sementara, pada penutupan sesi I pukul 12.00 WIB, berdasarkan data Refinitiv, rupiah tertahan di level Rp17.925 per dolar AS. Posisi ini adalah yang terburuk sepanjang masa yang pernah dicapai rupiah terhadap dolar AS.
Kombinasi tekanan global dan rontoknya kepercayaan investor terhadap tata kelola kebijakan dalam negeri memicu kepanikan massal (panic selling) pada perdagangan Rabu (3/6/2026).
Dengan posisinya itu, rupiah bahkan menobatkan diri sebagai mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia. Rupiah "mengungguli" ringgit Malaysia yang melemah 0,25 persen, baht Thailand 0,09 persen, dan yuan China 0,05 persen. Padahal, pada saat yang sama, indeks dolar AS (DXY) sebenarnya bergerak melandai di level 99,20. Artinya, ada faktor domestik akut yang membuat rupiah dihukum sangat keras oleh pasar.
Keterpurukan kurs langsung menjalar ke lantai bursa. IHSG dalam perdagangan pagi ini Rabu (3/6/2026) juga dibuka di posisi 6.207,102 dan terus tertekan hingga merosot ke zona merah. Sesaat setelah pembukaan perdagangan sesi II, keadaan kian kritis ketika IHSG melorot sekitar 5 persen dan menyentuh level terendah hariannya di 5.842.
Sebanyak 523 saham bertumbangan di zona merah, berbanding terbalik dengan 135 saham yang menguat. Transaksi berlangsung masif mencapai Rp6,045 triliun dengan frekuensi 794.177 kali, mencerminkan derasnya arus modal yang keluar.
Pelemahan ekstrem ini memicu pertanyaan besar: Apakah kenaikan BI Rate (suku bunga acuan Bank Indonesia) selama ini sudah tidak mempan lagi menjaga kurs?
Ekonom UOB Kay Hian, Surya Wijaksana, menilai kebijakan mengerek BI Rate saat ini kehilangan tajinya karena akar masalahnya bukan lagi sekadar selisih suku bunga, melainkan runtuhnya komitmen dan kepercayaan pasar terhadap kondisi fiskal Indonesia.
"Belum [berpengaruh] karena memang masalah confidence dan fiskal ini. BI Rate naik tapi yield (imbal hasil) SBN (Surat Berharga Negara) tidak naik. Kan tidak logis. Iya, kalau policy rate naik harusnya yield SBN juga naik, tapi ini tidak naik. Berarti market-nya kan tidak credible," tegas Surya Wijaksana sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (3/6/2026).
Senada dengan itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk., Josua Pardede, menjelaskan bahwa intervensi Bank Indonesia melalui pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), hingga instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) memang krusial untuk menahan volatilitas sesaat. Namun, BI tidak bisa berjuang sendirian jika pasokan devisa riil dari ekspor dan Devisa Hasil Ekspor (DHE) terus mengering.
"Saya juga melihat rupiah pada level sekitar Rp17.900 sudah semakin jauh dari nilai wajarnya secara fundamental. Model REER (Real Effective Exchange Rate) menunjukkan nilai wajar rupiah di bawah level Rp17.000," kata Josua seperti dikutip CNBC Indonesia, Rabu (3/6/2026).
Sayangnya, Josua mengingatkan status undervalued (terlalu murah) ini tidak menjamin rupiah akan segera menguat jika sentimen risiko domestik masih buruk dan pasar belum yakin terhadap arah kebijakan pemerintah.
Salah satu kesalahan mendasar yang memperparah kejatuhan rupiah adalah salah kalkulasi terhadap kinerja perdagangan nasional. Sektor riil yang seharusnya menjadi benteng penyuplai dolar justru mengalami pendarahan hebat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan surplus perdagangan Indonesia pada April 2026 menyusut drastis hanya tersisa sekitar US$90 juta, jatuh bebas dari posisi Maret yang sempat mencatatkan US$3,32 miliar. Secara kumulatif, surplus Januari–April 2026 amblas separuh dari US$11,07 miliar menjadi US$5,64 miliar.
Kondisi pasokan dolar hasil ekspor yang seret ini diperparah oleh tingginya kebutuhan dolar AS di dalam negeri untuk membiayai impor energi, di tengah ketegangan geopolitik global yang belum mereda. Akibatnya, hukum permintaan dan penawaran bekerja, dolar AS terus diburu, sementara pasokan riil dalam negeri menipis.
Sisi internal yang paling menakutkan bagi investor saat ini adalah ketidakpastian hukum dan tata kelola regulasi baru. Head of Research Infovesta Utama, Wawan Hendrayana, mengungkapkan bahwa pelaku pasar saat ini mencermati dua isu sensitif yang merusak kepastian investasi.
Pertama, goncangan hukum di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN). Operasi penggeledahan oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi, praktik jual-beli kuota dapur Satuan Pelayanan (SPPG), hingga mark-up logistik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sentimen yang sangat negatif. Mengingat MBG menelan anggaran jumbo dari APBN, skandal hukum ini otomatis meningkatkan persepsi risiko fiskal dan investasi di Indonesia.
Kedua, guncangan dari raksasa baru pengelola investasi, Danantara. Pasar bereaksi sangat negatif pasca lembaga pemeringkat global, Moody's Ratings, memberikan peringkat kredit perdana Baa2 (berisiko moderat) kepada PT Danantara Investment Management (DIM)—entitas di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)—namun dibarengi dengan outlook negatif.
"Danantara hingga saat ini memang masih ditelaah sumbangsihnya bagi perekonomian secara umum," ujar Wawan Hendrayana seperti dikutip Bloomberg Technoz, Rabu (3/6/2026).
Meskipun Danantara bukan perusahaan terbuka yang sahamnya diperdagangkan, outlook negatif dari Moody's merusak persepsi investor terhadap tata kelola BUMN secara keseluruhan dan arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru.
Di saat pasar kehabisan sentimen positif, pemerintah dinilai melakukan blunder dengan meluncurkan rentetan regulasi baru. Wawan Hendrayana menyebut pelaku pasar mencemasi kebijakan baru pemerintah yang dipersepsikan bakal menambah beban pajak bagi pelaku usaha berbentuk PT dan CV.
"Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang dirasa akan menambah beban pajak, sehingga dipersepsikan negatif oleh pasar di saat katalis positif masih terbatas," tambah Wawan.
Pengusaha yang tertekan biaya operasional akibat kenaikan inflasi kini harus menghadapi prospek pemotongan margin akibat beban pajak baru, yang memicu aksi lego saham massal di bursa.
Secara teknikal, Analis Teknikal MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana, mengonfirmasi bahwa posisi kejatuhan bursa belum menemui titik balik. "Pergerakan IHSG masih berada di fase downtrend-nya dan belum menunjukkan adanya tanda-tanda pembalikan arah yang valid," kata Herditya seperti dikutip Bloomberg Technoz.
Menyikapi kondisi ini, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso mengatakan, stabilitas nilai tukar rupiah memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, kata dia, BI terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, dunia usaha, dan pelaku pasar guna memastikan bekerjanya mekanisme pasar secara baik serta memperkuat ketahanan eksternal perekonomian nasional.
Lebih lanjut, Ramdan memastikan bahwa bank sentral Indonesia terus mencermati perkembangan pasar keuangan global dan domestik. BI juga memastikan senantiasa hadir di pasar dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara konsisten dan terukur guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat ketahanan eksternal.
“Bank Indonesia terus berada di pasar dengan mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan yang dimiliki untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan menjaga kecukupan likuiditas valas guna turut mendukung stabilitas pasar keuangan,” kata Ramdan, dalam keterangan persnya, Rabu (3/6/2026).
BI sendiri sudah mengeluarkan beberapa jurus menahan pelemahan rupiah. BI mulai 2 Juni 2026 misalnya, telah memberlakukan ketentuan threshold tunai beli valas terhadap rupiah tanpa underlying menjadi US$25.000 per pelaku per bulan.
Selain itu, BI terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam kerja sama bilateral melalui skema local currency transaction (LCT) sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan memitigasi risiko volatilitas nilai tukar. Adapun kerja sama LCT tersebut telah terjalin dengan China, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab.
MAR
