JAKARTA, AFU.ID — Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) menggandeng Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) masuk ke dalam ekosistem Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Hal tersebut menyusul pertumbuhan realisasi kredit program sektor kelautan dan perikanan yang tumbuh 19,59% secara tahunan pada Triwulan I-2026.
Melansir website KKP RI pada Minggu (17/5/2026), total realisasi kredit mencapai Rp2,23 triliun yang tersalurkan kepada 131.230 debitur.
Jumlah debitur tersebut juga mengalami pertumbuhan sebesar 59,79% yang menunjukkan kian luasnya jangkauan pembiayaan, khususnya pada segmen mikro dan ultra mikro.
Berdasarkan komposisi usaha, struktur penyaluran pembiayaan masih dominan dari sektor hulu, yaitu penangkapan ikan (34.88%), budi daya (32,67%), dan pergaraman (0,35%).
Sementara di sektor hilir seperti pengolahan hasil perikanan telah tersalurkan sebesar 2,91% dan perdagangan hasil perikanan sebesar 22,13%.
Oleh karenanya, KKP RI merencanakan KNMP sebagai simpul penguatan ekosistem usaha yang mengintegrasikan aktivitas hulu hingga hilir dalam satu kawasan.
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga mengalami penguatan sebagai agregator agar pembiayaan tak lagi bersifat parsial.
Akan tetapi, dapat terintegrasi dalam satu sistem usaha yang mencakup produksi, pengolahan, hingga pemasaran.
KKP RI lantas memetakan potensi pembiayaan di 14 lokasi KNMP dan mengarahkan model bisnis oleh perbankan dari Himbara.
Melalui pendekatan tersebut, setiap lokasi dikaji secara spesifik agar skema pembiayaan lebih terukur, bankable, dan selaras dengan prinsip kehati-hatian perbankan.
“Tantangan pembiayaan bukan semata pada ketersediaan dana, tetapi pada kesiapan model usaha yang layak dibiayai di tingkat lapangan,” ungkap Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Plt Dirjen PDSPKP) KKP RI, Machmud.
“Melalui pendalaman per lokasi, kami mendorong perbankan memahami potensi usaha secara lebih utuh agar skema pembiayaan yang disusun benar-benar sesuai dengan karakteristik usaha,” sambungnya.
Machmud menyatakan, kementeriannya menargetkan skema pembiayaan yang selaras dengan model bisnis di setiap lokasi KNMP dapat segera terlaksana.
“Yang terpenting adalah pembiayaan usaha harus diiringi literasi keuangan, agar pelaku usaha mampu mengakses kredit maupun mengelolanya secara sehat dan produktif,” tuturnya.
Sementara itu, Sakti Wahyu Trenggono selaku Menteri KKP RI menjelaskan bahwa Himbara dan lembaga keuangan lainnya menyambut baik langkah tersebut.
“Mereka menyatakan kesiapan untuk mendalami model bisnis dan menyiapkan skema pembiayaan sesuai dengan karakteristik usaha di masing-masing lokasi KNMP,” ujarnya.
Sakti Wahyu Trenggono optimistis KNMP dapat menjadi model pengembangan ekonomi pesisir yang mendorong transformasi usaha yang lebih produktif, terintegrasi, dan berkelanjutan. (ADR)
