JAKARTA, AFU.ID - Jagat media sosial heboh lantaran beredar informasi soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang hanya cukup untuk tiga bulan. Unggahan yang beredar Kamis (23/4/2026) itu menampilkan foto Menteri Keuangan Purbaya di sebuah rapat di DPR, dengan narasi “APBN RI Hanya Cukup untuk 3 Bulan, Rupiah Bisa Sentuh Rp20.000”.
Karuan saja, kabar tersebut segera dibantah oleh akun resmi PPID Kementerian Keuangan (@PPIDKemenkeu). “Berita yang beredar mengenai APBN RI hanya cukup untuk 3 bulan dan rupiah bisa menyentuh Rp 20.000 per dollar AS merupakan berita hoaks," tulis @PPIDKemenkeu, Kamis (23/4/2026).
PPID Kementerian Keuangan pun mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati akan pemberitaan yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. "Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya," tulisnya.
Ini bukan kali pertama Purbaya terseret dalam hoaks. Sebelumnya, Purbaya juga sibuk menangkis isu APBN 2026 hanya cukup untuk 2 minggu. “Jadi tidak benar kalau APBN hanya kuat dua minggu. Kita sudah hitung semuanya dan anggaran kita masih aman,” tegas Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Terkait isu ini, Purbaya juga mengaku heran lantaran isu tersebut muncul dari kalangan internal Kementerian Keuangan sendiri, terutama saat harga minyak global melonjak akibat konflik di Timur Tengah. Purbaya menyayangkan munculnya spekulasi tersebut karena dinilai tidak berdasar dan berpotensi menimbulkan kekhawatiran yang tidak perlu. “Kondisi kondisi APBN tetap solid,” tegas Purbaya.
Isu-isu terkait daya tahan APBN 2026 memang muncul dari kekhawatiran banyak pihak terkait kondisi ekonomi dunia saat ini. Tekanan yang diterima APBN 2026, faktanya memang cukup berat terkait lonjakan harga minyak dunia, hingga depresiasi rupiah yang per hari ini, Jumat (24/4/2026) dibuka semakin lemah di angka Rp17.300 per dolar AS.
Demikian pula dengan harga minyak dunia. Per hari ini, Jumat (24/4/2026), harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan signifikan dan bertahan di level tinggi akibat ketegangan geopolitik. Minyak mentah Brent tembus ke kisaran US$103–105 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) naik ke kisaran US$ 94–97 per barel. Kenaikan ini dipicu kekhawatiran gangguan pasokan dari Timur Tengah.
Dua isu tersebut memang membuat spekulasi atas daya tahan APBN 2026 semakin tak terkendali. Pasalnya di tengah depresiasi rupiah dan kenaikan harga dolar, pemerintah juga masih menahan diri untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi dalam negeri. Sikap pemerintah itu, memunculkan kekhawatiran, subsidi energi akan membengkak dan "menjebol" APBN.
Selain harga minyak, tekanan terhadap APBN juga muncul dari suku bunga yang tetap tinggi (higher for longer), yang memaksa pemerintah menanggung beban bunga utang yang cukup tinggi. Tahun ini, beban bunga utang pemerintah Indonesia diproyeksikan mencapai Rp599,44 triliun, meningkat sekitar 8,6% dibandingkan outlook 2025 sebesar Rp552,14 triliun.
Ini akan semakin menambah beban APBN 2026. Dalam laporan Laporan Analisis Kritis Keberlanjutan Utang Indonesia 2026 yang disusun Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), beban bunga utang bahkan telah menyedot sekitar 22,27% dari total pendapatan perpajakan negara. Angka ini jauh melampaui standar keamanan internasional yang umumnya menempatkan rasio ideal di kisaran 10% dari pendapatan negara.
Jika digabungkan dengan pembayaran pokok utang, total kewajiban yang harus ditanggung pemerintah diperkirakan menembus sekitar 45% dari penerimaan pajak. Dengan demikian, posisi fiskal Indonesia dinilai telah memasuki level “waspada tinggi” dalam pengelolaan utang. "IMF menetapkan bahwa beban bunga utang seharusnya berada di kisaran 10% dari pendapatan negara untuk dianggap sehat," dikutip dari laporan tersebut, seperti dikutip Kontan, Senin (20/4/2026).
Terlebih, tahun ini, merupakan periode puncak pembayaran utang yang jatuh tempo, yang mencapai angka fantastis sekitar Rp833,9 triliun. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah, menimbulkan risiko likuiditas. Beban ini mencakup pokok dan bunga utang, didominasi Surat Berharga Negara (SBN), dan meningkat dari proyeksi sebelumnya Rp803,19 triliun. Ini artinya separuh dari total penerimaan pajak akan habis hanya untuk membayar bunga (bukan pokok) utang saja.
Tekanan terhadap APBN juga diperbesar dengan program-program yang dinilai sebagai pemborosan anggaran. Yang paling disorot adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang alokasi awalnya saja untuk Januari 2026, mencapai Rp19,5 triliun, dengan target tahunan dipatok mencapai Rp335 triliun.
MBG sering dikritik sebagai program "belanja konsumtif" berskala masif yang risiko kebocorannya tinggi di lapangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap ada delapan potensi korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Besarnya skala program dan anggaran tersebut belum diimbangi dengan kerangka regulasi, tata kelola, dan mekanisme pengawasan yang memadai,” demikian isi laporan KPK, Sabtu (18/4/2026)
APBN juga dibebani untuk membiayai anggaran birokrasi yang kelewat gemuk. Munculnya badan-badan baru seperti Badan Gizi Nasional (BGN) yang langsung menempati posisi teratas dengan anggaran Rp217,8 triliun, menambah beban APBN. Pasalnya, pembentukan lembaga baru sering kali diikuti oleh "biaya operasional" (gaji, gedung, kendaraan dinas) yang besar sebelum programnya benar-benar berjalan efektif.
Program seperti Program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) juga dinilai akan tambah membebani APBN. Untuk Kopdes, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akan ikut menanggung cicilan program tersebut. Besaran dana yang disiapkan mencapai sekitar Rp40 triliun per tahun.
“Yang saya bayar ke koperasi hanya cicilan sekitar Rp40 triliun per tahun. Yang lain saya belum tahu, nanti saya pastikan,” ujar Purbaya setelah Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Belum lagi, di tengah krisis geopolitik, yang mengakibatkan kenaikan harga minyak, APBN juga harus menanggung subsidi energi yang besar yang berpotensi membengkak melampaui Rp500 triliun. Subsidi inipun dinilai belum tentu tepat sasaran karena kenaikan harga BBM non subsidi memicu kekhawatiran migrasi kelas menengah atas ke konsumsi BBM bersubsidi.
Pemerintah Tetap Percaya Diri
Meski kondisi fiskal sedang tertekan berat, pemerintah tampak tetap percaya diri. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah berhasil melakukan efisiensi anggaran hingga Rp150 triliun. Langkah penghematan ini dinilai cukup untuk menopang APBN di tengah lonjakan harga minyak dunia yang mendorong kenaikan belanja, terutama subsidi energi.
Penghematan biaya ini merupakan kombinasi dari penghematan belanja dan potensi tambahan penerimaan (windfall) dari kenaikan harga komoditas yang tengah dihitung bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dua hal ini dinilai memadai untuk menutup defisit APBN, di tengah meningkatnya beban belanja pemerintah, khususnya untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Purbaya memastikan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun. Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah memperkirakan defisit APBN tetap terjaga di bawah 3%, bahkan dalam skenario harga minyak mencapai rata-rata US$100 per barel sepanjang tahun.
"Jadi yang Rp150 triliun tambah nanti penambahan dari ESDM. Jadi udah aman, hitungannya sudah aman dengan asumsi sampai US$100 per barel akhir tahun rata-rata," jelas Purbaya.
Menurut Purbaya, hingga saat ini Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun yang ditempatkan di Bank Indonesia (BI) maupun perbankan belum digunakan. “Belum ada yang dipakai sampai sekarang,” kata Purbaya, seperti dikutip Warta Ekonomi, Selasa (21/4/2026).
SAL, kata Purbaya, disiapkan sebagai opsi terakhir untuk menutup defisit fiskal apabila tekanan harga minyak berlangsung sepanjang tahun. Pemerintah, kata dia, tetap berkomitmen menjaga defisit APBN di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
"(SAL) Rp420 triliun itu betul-betul last line of defense. Yang kami kendalikan adalah belanja yang lain dan penghematan sudah cukup. Jadi saya tenang-tenang saja, makanya kalau di luar ribut saya bingung," tuturnya.
Cadangan SAL yang lumayan tinggi ini pula yang membuat pemerintah tampaknya cukup percaya diri menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia dengan nilai US$25 hingga US$30 miliar atau setara Rp428,5 triliun hingga Rp514,2 triliun. “Saya bilang, sekarang saya belum butuh karena kita punya cadangan sendiri,” kata Purbaya kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (21/4/2026).
Kepercayaan diri pemerintah juga naik, lantaran kinerja penerimaan pajak kuartal I-2026 menunjukkan tren yang sangat positif. Tercatat, realisasi penerimaan pajak secara neto mencapai Rp 394,8 triliun atau tumbuh 20,7% secara tahunan alias year on year (yoy).
“Hal ini mencerminkan adanya perbaikan aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, peningkatan ini juga mencerminkan semakin efektifnya implementasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital yakni Coretax,” ujar Purbaya.
Dia optimis, penerimaan pajak akan tumbuh mencapai 30% tahun ini. “Paling tidak kita akan jaga 30% terus sepanjang tahun. Tidak gampang, tetapi kalau ekonomi tumbuh lebih bagus dan orang-orang pajak saya sudah baik seperti sekarang, seharusnya tidak ada masalah,” ujar Purbaya.
Meski demikian, Ekonom Senior CSIS Deni Friawan memperingatkan agar pemerintah jangan terlalu percaya diri sehingga hilang kehati-hatian. Deni memperingatkan risiko fiskal serius akibat siklus puncak utang Indonesia, di mana beban pembayaran pokok dan bunga utang semakin menggerus APBN.
Situasi ini diperparah oleh suku bunga global tinggi dan proyeksi beban utang jatuh tempo pada 2026 yang menembus Rp1.433 triliun terdiri dari pokok Rp833 triliun dan bunga Rp599,4 triliun. “Ini berpotensi mempersempit ruang fiskal dan mengganggu pertumbuhan ekonomi,” ujarnya di kanal Youtube CSIS.
Pembayaran bunga utang diperkirakan memakan porsi besar, mencapai lebih dari 22% dari penerimaan perpajakan, yang mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam belanja produktif.
“Tingginya beban utang berisiko menekan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja jika belanja modal terus tergerus oleh pembayaran bunga,” tegasnya
MAR
