JAKARTA, AFU.ID — Nilai tukar rupiah dinilai memiliki peluang besar untuk bangkit (rebound) secara signifikan. Syarat utamanya adalah perbaikan bauran kebijakan (policy mix) serta adanya pembagian beban (burden sharing) yang seimbang antara otoritas fiskal dan moneter.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, memproyeksikan rupiah bisa menguat kembali ke kisaran Rp16.800 hingga Rp17.000 per dolar AS jika koordinasi kedua lini tersebut berjalan solid. Sebagai catatan, saat pasar domestik tutup karena libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah (27-28 Mei), posisi rupiah di pasar offshore sempat melemah hingga menembus Rp17.800 per dolar AS.
“Posisi rupiah saat ini menurut saya sudah terlalu lemah, tidak mencerminkan kapasitas ekonomi Indonesia yang sebenarnya,” ujar Fakhrul dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/5/2026).
Fakhrul menegaskan bahwa tugas menjaga stabilitas mata uang tidak bisa melulu ditimpakan kepada Bank Indonesia (BI). Di tengah besarnya tekanan global, pasar saat ini tengah memantau konsistensi arah kebijakan pemerintah dan BI.
“Jika BI sudah memperketat kebijakan, tetapi dari sisi fiskal dan komunikasi komunikasinya belum selaras, maka tekanan pada rupiah akan tetap tinggi,” jelasnya.
Langkah BI menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 50 bps menjadi 5,25 persen baru-baru ini dinilai sebagai langkah tepat untuk mengembalikan kepercayaan pasar. Fakhrul melihat BI kini mulai kembali menerapkan strategi yang antisipatif (pre-emptive, front loading, dan ahead the curve) seperti yang pernah dilakukan pada tahun 2018 lalu.
Di sisi lain, kebijakan fiskal Indonesia dituntut untuk adaptif terhadap perubahan global, mulai dari inflasi struktural yang tinggi, konflik geopolitik, lonjakan harga energi, hingga rantai pasok yang rumit.
Fakhrul mengingatkan bahwa investor di pasar obligasi sangat peka terhadap arah kebijakan fiskal. Kekhawatiran terkait pembiayaan APBN, stabilitas eksternal, dan alokasi subsidi bisa memicu kenaikan yield obligasi akibat meningkatnya premi risiko. Selain itu, ia menyoroti struktur suku bunga domestik yang belum sepenuhnya ideal.
Meskipun instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dengan bunga tinggi efektif menahan kejatuhan rupiah dalam jangka pendek, strategi ini menyimpan risiko jika berjalan terlalu lama. Dampaknya bisa menyedot likuiditas perbankan, mengerek biaya dana (*cost of fund*), hingga mengerem penyaluran kredit ke sektor produktif.
Ke depan, Fakhrul menyarankan agar kurva imbal hasil (*yield curve*) Surat Berharga Negara (SBN) segera dinormalisasi begitu situasi stabil, guna memancing kembali aliran modal asing (capital flow).
Secara keseluruhan, Indonesia harus mulai membentuk struktur ekonomi yang lebih tangguh (anti-fragile) melalui pembagian beban yang merata.
“Harus ada burden sharing yang seimbang antara sektor fiskal, moneter, energi, dan riil. Jika rupiah terus-menerus dijadikan bantalan terakhir untuk meredam semua gejolak ekonomi, maka ketidakpastian ini akan terus berulang,” pungkasnya.
(ANT/MAR)
