JAKARTA, AFU.ID — Ancaman kelumpuhan massal kini membayangi sektor perikanan tangkap nasional.
Penyebabnya adalah lonjakan ekstrem dan bahan bakar nonsubsidi yang memaksa ribuan anak buah kapal (ABK) kehilangan mata pencaharian.
“Hampir dua bulan ini kita tamat,” ungkap Ketua Umum Gerakan Nelayan Pantura, Kajidin yang meratapi kondisi pelik tersebut, Senin (4/5/2026).
Ketimpangan struktural antara membengkaknya ongkos operasional harian dengan stagnasi nilai jual komoditas ikan membuat ratusan pemilik kapal tangkap di pesisir Indramayu memarkirkan total armadanya.
“Harga solar naik gila-gilaan,” tutur Kajidin sembari menahan emosi akibat defisit modal.
Dampak dari sistemik disrupsi finansial tersebut membuat lebih dari 100 armada bersandar tanpa kepastian.
Sementara itu, kapal lain yang terlanjur berlayar diprediksi hancur secara kalkulasi ekonomi usai menyandarkan jangkar kelak.
“Akan menghadapi masalah yang sama,” ujar Ketua Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra Karangsong, Suwarto.
Sebagai informasi, kebutuhan solar untuk para nelayan bisa mencapai 100 ribu liter dengan bobot kapal 100 GT yang menghasilkan ikan kurang lebih 100 ton.
Akan tetapi, harga ikan yang terjual dengan Rp22 ribu per kilogram hanya menghasilkan Rp2,2 miliar alias belum menutupi modal biaya melaut.
Merespons krisis di akar rumput tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) justru memposisikan rasionalisasi tarif energi sebagai implikasi wajar dari fluktuasi pasar global.
“Tidak heran kalau ada kenaikan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menanggapi polemik secara analitis.
Kebijakan ekuilibrium harga BBM nonsubsidi dinilai menjadi instrumen intervensi mutlak yang harus dieksekusi pemerintah agar stabilitas fiskal negara tidak hancur tergerus beban subsidi korporasi.
“Tentu akan menjadi beban APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, red),” ucap Eddy Soeparno.
Sebagai mitigasi komprehensif atas jeratan krisis energi fosil, parlemen mendesak akselerasi transisi energi terbarukan guna mengamankan ketahanan ekonomi pesisir dan nasional dari guncangan harga global di masa mendatang.
“Transisi energi bukan lagi pilihan,” pungkas Wakil Ketua MPR RI ini. (ADR/NAD)
