JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga eceran tertinggi MinyaKita dan memilih memperbesar peran Bulog serta ID FOOD dalam distribusi minyak goreng rakyat tersebut. Pengecer yang menjual MinyaKita di atas HET Rp15.700 per liter terancam dicoret dari jaringan mitra BUMN pangan.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah tengah mengkaji peningkatan porsi distribusi MinyaKita melalui BUMN pangan dari minimal 35 persen menjadi lebih dari 50 persen. Langkah itu disiapkan untuk memperkuat pengawasan harga hingga tingkat pengecer.
“Sekarang kan minimal 35 persen, sekarang kita kaji untuk dinaikkan. Sudah kita hitung, bisa saja misalnya di atas 50 persen,” kata Budi di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Menurut Budi, Bulog dan ID FOOD memiliki mekanisme penunjukan distributor serta pengecer resmi di pasar. Melalui jalur tersebut, pemerintah menilai penyaluran MinyaKita dapat lebih mudah diawasi agar dijual sesuai HET.
Pengecer yang ditunjuk BUMN pangan wajib menjual MinyaKita sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. Jika menjual di atas HET, pengecer dapat dicoret dari daftar mitra dan tidak lagi memperoleh pasokan MinyaKita.
“Kalau mereka menjual lebih, ya nanti akan di-blacklist dan tidak menjadi pengecer lagi atau tidak menjadi mitranya Bulog atau ID FOOD,” ujar Budi.
Pemerintah memilih memperkuat distribusi ketimbang menaikkan HET MinyaKita yang sempat diwacanakan sebelumnya. Budi mengatakan pemerintah masih mencari solusi untuk menjaga harga tetap terjangkau tanpa menambah beban konsumen.
Rencana peningkatan porsi distribusi melalui BUMN pangan belum disertai rincian waktu pelaksanaan, volume tambahan, maupun wilayah prioritas penyaluran. Kejelasan tersebut diperlukan karena persoalan MinyaKita selama ini tidak hanya terkait harga, tetapi juga ketersediaan barang di tingkat pasar dan pengecer. (RHU)
