JAKARTA, AFU.ID — Stabilisasi rupiah dinilai tidak cukup hanya mengandalkan Bank Indonesia.
Pemerintah diminta ikut turun tangan melalui kebijakan fiskal.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian mengatakan pasar kini menunggu langkah pemerintah.
Menurut dia, kenaikan suku bunga sudah menunjukkan Bank Indonesia memprioritaskan stabilitas rupiah.
Namun, langkah itu masih perlu ditopang kebijakan lain.
“BI tidak bisa bekerja sendirian,” kata Fakhrul dalam keterangannya, Jumat, (29/5/2026).
Fakhrul menilai tekanan terhadap rupiah terjadi di tengah perubahan likuiditas global.
Premi risiko di pasar keuangan internasional juga meningkat.
Kondisi itu membuat investor lebih berhati-hati melihat aset rupiah.
Salah satu sorotan pasar adalah imbal hasil obligasi pemerintah yang terlalu datar.
Imbal hasil obligasi tenor satu tahun dan 10 tahun sama-sama berada di kisaran 6,7 persen.
Menurut Fakhrul, kondisi itu tidak lazim.
Pasar mulai mempertanyakan apakah risiko Indonesia sudah tercermin secara tepat.
Ia menilai pemerintah memang perlu menjaga biaya utang tetap rendah.
Namun, stabilisasi rupiah membutuhkan urutan kebijakan yang tepat.
Stabilitas harus diperkuat lebih dulu sebelum pemerintah kembali mendorong pertumbuhan secara agresif.
Setelah rupiah lebih stabil, ruang untuk menurunkan biaya pendanaan bisa kembali terbuka.
Fakhrul menilai fase berikutnya bukan hanya soal pengetatan moneter.
Koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan pasar. (RHU)
