JAKARTA, AFU.ID — Alokasi pembiayaan domestik rawan tersendat akibat minimnya kontribusi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kelemahan penyerapan stimulus fiskal itu bahkan berisiko memperlambat akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional secara makro.
Melansir website Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), Minggu (12/7/2026), sosialisasi pembenahan strategi tata kelola kas negara mulai terlaksana secara terbuka. Evaluasi komprehensif itu terlaksana untuk memetakan dampak perputaran likuiditas perbankan di luar belanja langsung pemerintah.
Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan dana mengendap harus mengarah kepada menghidupkan aktivitas bisnis sektor swasta. Perubahan paradigma fiskal itu menuntut sistem keuangan negara bekerja lebih agresif melampaui batas penyerapan anggaran konvensional.
“Saya perhatikan bahwa manajemen cash, manajemen uang pemerintah bisa mempengaruhi ekonomi Indonesia secara signifikan. Itu bisa menghidupkan yang 90 persen ekonomi selain belanja langsung yang 7-10 persen,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa.
Selanjutnya, pemindahan simpanan modal dari bank sentral ke jaringan perbankan komersial menjadi langkah taktis penguatan likuiditas. Kebijakan moneter itu sengaja ditempuh untuk memperkuat pasokan uang inti atau base money (M0) nasional.
Di sisi lain, intervensi penempatan dana raksasa dilakukan secara berkala saat grafik perekonomian mengalami perlambatan kuartalan pada Mei dan Juni 2026. Peningkatan likuiditas diharapkan dapat memperluas ruang bagi perbankan untuk menyalurkan kredit sehingga menopang pertumbuhan bisnis.
“Jadi saya taruh di perbankan 400 triliun rupiah, itu akan memperkuat kondisi likuiditas perbankan. Sehingga, mereka bisa memberikan kredit dan ekonominya bisa tumbuh lagi,” tutur Menkeu Purbaya.
Bagaimanapun juga, perluasan fungsi kebijakan fiskal masa depan tidak boleh hanya bergantung pada instrumen belanja berkala. Aparatur negara wajib memiliki kecakapan tinggi dalam mengendalikan arus kas demi menjaga stabilitas pasar keuangan.
“Jadi, fiskal ke depan bukan hanya untuk belanja pemerintah saja. Nanti bisa mempengaruhi ekonomi secara langsung dengan cash management yang lebih baik,” pungkas Purbaya Yudhi Sadewa.
Ke depan, skema pemanfaatan dana cadangan ini akan diintegrasikan secara penuh ke dalam siklus perencanaan APBN. Langkah sinkronisasi itu diharapkan mampu mereduksi risiko defisit anggaran akibat gejolak ekonomi global yang tak menentu.
Pada dasarnya, keberhasilan optimalisasi likuiditas perbankan sangat bergantung pada transparansi penyaluran kredit ke sektor produktif. Tanpa adanya pengawasan ketat terhadap perputaran dana publik tersebut, segala bentuk rekayasa manajemen kas hanya akan menguntungkan konglomerasi perbankan tanpa mampu menyentuh kesejahteraan pelaku usaha mikro di akar rumput. (ADR)
