JAKARTA, AFU.ID — Indonesia membidik kerja sama pertanian dari forum BRICS untuk mempercepat modernisasi pertanian nasional. Namun, pemerintah belum memerinci nilai investasi, target waktu, dan skema konkret dari kerja sama tersebut.
Agenda itu muncul dalam Pertemuan Menteri Pertanian BRICS Presidensi India 2026 di Indore, India, pada 12 sampai 13 Juni 2026. Forum tersebut menghasilkan Deklarasi Indore yang menekankan ketahanan pangan, inovasi, kerja sama, dan pertanian berkelanjutan.
Delegasi Indonesia dipimpin Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Ali Jamil. Ia hadir mewakili Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam forum tersebut.
Indonesia menyampaikan dukungan terhadap kerja sama sistem perbenihan, sarana produksi pertanian, sumber daya genetik tanaman, dan pertanian digital. Pemerintah menilai sektor tersebut penting untuk menaikkan produktivitas dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Deklarasi Indore juga membuka ruang kerja sama riset dan alih teknologi melalui BRICS Agricultural Research Platform. Forum itu diarahkan menjadi wadah berbagi inovasi pertanian antarnegara anggota.
Kerja sama lain diarahkan pada penguatan jejaring riset dan inovasi pertanian BRICS. Agenda itu mencakup benih, pupuk, sumber daya genetik, dan sarana produksi pertanian.
Negara-negara BRICS juga menyepakati penguatan pertanian digital. Isunya meliputi kecerdasan buatan, data besar, internet untuk perangkat pertanian, pemantauan berbasis satelit, dan layanan penyuluhan digital.
Bagi Indonesia, kerja sama itu dinilai dapat mendukung agenda swasembada pangan. Pemerintah juga melihat peluang untuk memperluas akses teknologi, investasi, dan pasar produk pertanian.
Di sela forum, Indonesia menggelar pertemuan bilateral dengan Afrika Selatan dan India. Pembahasannya mencakup standar mutu, keamanan pangan, akses pasar, dan rencana nota kesepahaman kerja sama pertanian.
Dengan India, Indonesia membahas peluang penyediaan benih gandum dan bawang putih. Kedua negara juga menjajaki kerja sama pertanian digital dan pengembangan hilirisasi gambir.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut modernisasi pertanian menjadi kunci menjaga ketahanan pangan. Ia menilai teknologi, mekanisasi, dan penguatan kapasitas petani dapat menaikkan produktivitas serta menekan biaya produksi.
Meski begitu, kerja sama BRICS belum otomatis menjawab persoalan pangan di dalam negeri. Pemerintah masih perlu menjelaskan proyek konkret, pembiayaan, sasaran petani, dan indikator keberhasilan agar kerja sama itu tidak berhenti sebagai deklarasi forum internasional. (RHU)
