Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan sistem parkir nontunai (cashless) secara menyeluruh di kawasan Tanah Abang sebagai langkah awal dalam menata persoalan parkir liar yang kian menjamur.
"Kalau kita bicara Jakarta, kita bingung mau mulai dari mana karena parkir liar sudah menjamur. Kita mulai saja dari Tanah Abang. Bisa tidak kita terapkan sistem cashless? Kita harus punya keberanian," kata Kenneth yang juga Anggota Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD Provinsi DKI Jakarta di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, penataan parkir harus dimulai dari titik yang paling disorot publik, seperti Tanah Abang yang sempat viral karena maraknya parkir liar.
Pria yang akrab disapa Bang Kent itu menegaskan sistem nontunai akan mengidentifikasi antara parkir resmi dan liar sehingga akan memudahkan dalam penindakan terhadap pelanggaran yang akan dilakukan.
"Dengan skema cashless, akan ketahuan mana parkir yang resmi dan mana yang liar. Yang liar ya harus ditindak tegas, kalau perlu ditangkap dan di bina agar ada efek jera," ujarnya
Selain itu, kata Bang Kent dalam rapat tersebut, pembahasan juga difokuskan pada validasi dan verifikasi data objek pajak parkir guna memastikan akurasi serta kebaruan data. Langkah ini dinilai penting untuk mengidentifikasi potensi penerimaan daerah yang selama ini belum tergarap optimal.
Kent menambahkan sinergi antara legislatif, eksekutif dan pelaku usaha perparkiran diperlukan untuk menciptakan sistem iklim pengelolaan parkir yang transparan dan akuntabel.
"Melalui kolaborasi ini, kita harapkan pengelolaan parkir ke depan lebih berbasis data yang valid, sekaligus mampu mendorong peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) secara berkelanjutan," kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.
Kent juga menyoroti pengelolaan parkir di beberapa pusat perbelanjaan di DKI Jakarta. Ia mengungkap dugaan potensi kebocoran pendapatan daerah hingga praktik layanan valet yang dinilai merugikan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya audit investigatif terhadap vendor pengelola parkir. Dengan latar belakang sebagai Certified Forensic Auditor (CFrA), ia menilai terdapat potensi penyimpangan dalam pelaporan pendapatan parkir yang selama ini diserahkan oleh pihak ketiga.
“Harus ada audit menyeluruh terhadap sistem pencatatan transaksi, termasuk verifikasi data mentah, bukan hanya sekadar laporan agregat dari vendor," katanya menambahkan.
(ANT/RAI)
