Luhut Klaim Sistem Digital AI Bisa Tutup Celah Korupsi dan Hemat Anggaran Rp2.000 Triliun

JAKARTA, AFU.ID - Pemerintah tengah mengembangkan ekosistem digital terintegrasi berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk menutup celah korupsi dalam pengelolaan keuangan negara. Sistem itu diklaim dapat menghemat anggaran hingga Rp2.000 triliun. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan efisiensi tersebut akan dimulai dari digitalisasi perlindungan sosial dan tata kelola sumber daya alam.

Menurut Luhut, sistem ini merupakan pengembangan dari Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara) yang sebelumnya telah diterapkan di sektor batu bara dan nikel. "Saya kira ribuan triliun, mungkin 1.500 mungkin 2.000 triliun angkanya ya gede," kata Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Rabu (17/6/2026).

Luhut menjelaskan, potensi penghematan itu berasal dari penutupan kebocoran anggaran bantuan sosial serta pengawasan terhadap tata kelola komoditas strategis, termasuk mineral kritis. Ia menyebut sistem digital akan membuat pengawasan lebih ketat karena data dikelola secara terintegrasi.

"Kebocoran dan juga seperti tadi yang Presiden bilang, critical mineral itu sangat terkontrol. Jadi, enggak usah pakai anu, pakai sistem ini," ujarnya. Luhut menegaskan ekosistem digital tersebut dibangun untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

"Kita sebenarnya membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi atau sangat kurang untuk korupsi," kata Luhut. Sistem ini juga akan diintegrasikan dengan tata kelola ekspor-impor sumber daya alam melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Luhut memastikan proses integrasi tidak mengalami kendala.

"Sudah, yang bangun sih mereka juga, DSI ini semua. Enggak ada masalah," ucapnya. Luhut mengatakan data dari sistem tersebut nantinya dapat menjadi dasar bagi Presiden Prabowo Subianto dalam mengambil keputusan, termasuk terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Nanti saran kita dengan data yang ada. Kita akan sarankan kepada Presiden sehingga Presiden nanti membuat keputusan basisnya data yang akurat," tutur Luhut. (FAD)