JAKARTA, AFU.ID — Penciptaan lapangan kerja berkualitas di sektor manufaktur nasional rawan menghadapi hambatan akibat ketidakpastian target investasi jangka panjang. Ketimpangan penyerapan tenaga kerja lokal berisiko memperlambat penurunan angka pengangguran di daerah industri.
Melansir website Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI), Minggu (5/7/2026), pengawasan terhadap ekspansi korporasi asing terus diperketat secara berkala. Langkah taktis ini ditempuh untuk memastikan setiap modal yang masuk memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
Oleh karena itu, pemerintah pusat mulai melakukan peninjauan fisik secara langsung terhadap proyek strategis di kawasan industri Jawa Barat. Evaluasi berkala difokuskan untuk memantau konsistensi pemenuhan kuota penyerapan tenaga kerja terampil di tingkat daerah.
"Setiap investasi baru memiliki makna strategis bagi pemerintah dalam upaya perluasan kesempatan kerja. Fokus kita adalah memastikan agar pertumbuhan dunia usaha berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia," ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI, Afriansyah Noor.
Selanjutnya, proyeksi penambahan kapasitas operasional pada pabrik bahan baku makanan tersebut wajib dilaporkan secara terbuka kepada instansi terkait. Catatan awal ekspansi pembangunan infrastruktur baru ini baru mengakomodasi sebagian kecil dari target total kebutuhan penyerapan buruh domestik.
"Kami Pemerintah menekankan agar komitmen penyerapan tenaga kerja ini terus berlanjut secara terukur pada tahap-tahap investasi berikutnya," tegas Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.
Di sisi lain, jaminan pemenuhan hak normatif buruh harus dikawal ketat guna mencegah potensi perselisihan industrial yang merugikan iklim bisnis. Penguatan forum komunikasi internal antara manajemen dan serikat pekerja menjadi prasyarat mutlak yang wajib dipenuhi korporasi.
"Pemerintah terus mendorong agar setiap entitas bisnis, termasuk PT Givaudan Indonesia, mengedepankan prinsip bahwa keberhasilan investasi harus memberikan manfaat luas, terutama bagi kesejahteraan pekerja dan masyarakat sekitar," pungkas Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.
Kenyatannya, realisasi penyerapan buruh pada fase awal proyek manufaktur bermerek global tersebut tercatat baru menyentuh angka 60 orang. Jumlah penyerapan awal yang minim tersebut dinilai masih sangat jauh dari proyeksi jangka panjang yang ditargetkan mampu menampung hingga 400 tenaga kerja baru.
Pada dasarnya, efektivitas penciptaan lapangan kerja baru dari korporasi multinasional sangat bergantung pada ketegasan sanksi hukum dari instansi ketenagakerjaan daerah. Tanpa adanya pengawasan ketat terhadap regulasi pengupahan yang adil serta jaminan hak normatif, masuknya modal asing hanya akan mengeksploitasi lahan strategis domestik tanpa memberikan lompatan kesejahteraan yang signifikan bagi buruh lokal di tengah persaingan ekonomi global. (ADR)
