JAKARTA, AFU.ID – Massa dari Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menggelar demonstrasi bertajuk "#EvaluasiTotalKabinetMerahPutih Prabowo-Gibran" di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026). Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung serentak selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu (24/6/2026).
PB PMII menyerukan pagelaran aksi tersebut dalam unggahan akun resmi Instagramnya. "Aksi akan dilakukan serentak di kurang lebih 300 titik di seluruh Indonesia," tulis unggahan di akun Instagram resmi PB PMII, @pmiiofficial, dikutip (22/6/2026).
Diketahui, aksi tersebut bertitik kumpul di Sekretariat PB PMII dan aksi akan dimulai jam 14:00 WIB.Dalam aksinya, PB PMII menyoroti kinerja Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dinilai belum memiliki arah kebijakan yang jelas. Organisasi ini mendesak adanya evaluasi total terhadap susunan kabinet pemerintahan saat ini.
Lebih lanjut, dalam aksi tersebut, PB PMII membawa lima tuntutan. Pertama, mereka mendesak pemerintah menegakkan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur prinsip penguasaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam hal tuntutan penegakan Pasal 33 UUD 1945 ini, PMII menuntut pemerintah perlu memastikan hasil ekploitasi SDA kembali nyata ke daerah penghasil, bukan hanya tercatat di angka makro nasional. “Jadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai prinsip aktif kebijakan, bukan sekadar teks yang dikutip dalam pidato,” tulis PMII dalam keterangan yang sama.
Tuntutan kedua, PB PMII menuntut pemerintah mengembalikan kepercayaan publik yang dinilai mulai menurun akibat berbagai persoalan tata kelola. Ketiga, mereka mendorong penguatan kemandirian ekonomi nasional di tengah tekanan ekonomi global. Keempat, PB PMII meminta dilakukan reshuffle dan efisiensi struktur kabinet agar sesuai dengan kompetensi dan otoritas masing-masing pos. Kelima, mereka mendesak pemerintah mereset tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN), membubarkan Koperasi Desa Merah Putih (KMP), serta meningkatkan kesejahteraan guru.
Adapun dalam hal ini, Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat (Jakpus) mengatakan, terdapat demonstrasi lainnya dari Dewan Pengurus Nasional Koalisi Nasional Reforma Agraria (DPN KNARA) yang akan digelar di depan Gedung DPR/MPR RI hari ini pukul 11:00 WIB.
Untuk itu, Kepala Subbagian Humas Polres Metro Jakpus, Kompol Erlyn Sumitro mengerahkan 3.761 personel gabungan untuk mengawal unjuk rasa di sekitar Monas dan di depan Gedung DPR/MPR RI. Personel pengamanan yang dikerahkan terdiri atas jajaran Polda Metro Jaya, polres, hingga polsek. "Polda, Polres, Polsek jajaran dikerahkan untuk pelayanan unjuk rasa wilayah Jakpus, hari ini," ucap Kepala Subbagian Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Erlyn Sumitro, dalam keterangan resmi (22/6).
Ia menegaskan, kepolisian menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Karena itu, pengamanan dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.
Erlyn menambahkan, personel juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap berbagai dinamika di lapangan, mulai dari kepadatan lalu lintas, konvoi kendaraan, penutupan jalan secara situasional, gangguan terhadap fasilitas umum, hingga potensi tindak kriminalitas. Jajaran kepolisian turut menyiapkan pengaturan lalu lintas secara situasional di sekitar lokasi aksi.
"Pengaturan lalu lintas kami siapkan secara situasional. Apabila terjadi kepadatan atau ada kebutuhan pengalihan arus di sekitar lokasi aksi, petugas akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan tetap memprioritaskan keselamatan peserta aksi dan masyarakat pengguna jalan," pungkasnya. (NAD)
