JAKARTA, AFU.ID — Pembangunan fisik gedung Sekolah Rakyat (SR) di Provinsi Bengkulu telah mencapai 88 persen per Juni 2026. Pemerintah Provinsi Bengkulu optimistis seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu agar fasilitas pendidikan itu segera bisa dioperasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan Sekolah Rakyat ini dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang tidak hanya menyediakan ruang belajar, tetapi juga fasilitas pendukung agar peserta didik dapat belajar dan tinggal dengan nyaman.
Pemprov Bengkulu telah menyiapkan lahan lebih dari sembilan hektare untuk proyek ini. Namun, setelah melalui perencanaan teknis dan penyesuaian kondisi lahan, area yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fisik mencapai sekitar 5,3 hektare. Di atas lahan itulah seluruh fasilitas utama berdiri.
Fasilitas yang telah terbangun mencakup ruang kelas untuk tiga jenjang pendidikan meliputi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Selain ruang belajar, kawasan Sekolah Rakyat juga dilengkapi asrama putra dan putri, dapur umum, ruang ibadah, serta gedung serbaguna yang akan menunjang kegiatan pengembangan karakter peserta didik.
Untuk memastikan kesiapan operasional, Pemprov Bengkulu telah meninjau langsung sejumlah fasilitas yang tengah dikerjakan, sekaligus memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana penunjang yang akan digunakan saat sekolah mulai berjalan.
"Dengan progres yang telah mencapai 88 persen, sejumlah pekerjaan akhir ikut dikebut agar fasilitas pendidikan dapat segera beroperasi," kata Herwan.
Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang didanai pemerintah pusat dengan anggaran Rp216 miliar untuk lokasi Bengkulu. Program ini dirancang untuk menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mendapatkan akses pendidikan berkualitas secara gratis, lengkap dengan fasilitas hunian selama mengikuti pendidikan.
Sekolah ini menjadi salah satu instrumen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. (ANT/NAD)
