Malaysia Larang Anak di Bawah 16 Tahun Gunakan Media Sosial, Denda Capai Rp44,9 Miliar.

JAKARTA AFU.ID — Pemerintah Malaysia resmi membatasi penggunaan media sosial bagi anak berusia di bawah 16 tahun mulai 1 Juni 2026. Platform digital yang melanggar aturan tersebut terancam denda hingga 10 juta ringgit atau sekitar Rp44,9 miliar. 

Melansir laporan Engadget, Senin (1/6/2026), pemerintah Malaysia telah menyusun kebijakan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak sejak tahun lalu. Pembatasan tersebut berlaku untuk media sosial dengan jumlah pengguna di Malaysia mencapai lebih dari delapan juta orang.

Dengan aturan tersebut, pengguna platform kini diwajibkan untuk melakukan verifikasi usia guna memastikan mereka telah berusia minimal 16 tahun.

Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia menyatakan proses verifikasi usia tersebut akan diterapkan secara bertahap dalam kurun waktu enam bulan ke depan. Aturan itu juga melarang pengguna di bawah usia 16 tahun membuat akun baru pada platform media sosial.

Meski demikian, pemerintah memberikan masa transisi selama satu bulan bagi pengguna yang saat ini masih berusia di bawah 16 tahun untuk mengelola, mengunduh, atau memindahkan data mereka sebelum akses akun dibatasi.

Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Asia Tenggara Tengah dan ASEAN, Clara Koh, mengkritik kebijakan tersebut. Karena ia menilai pembatasan itu berpotensi mendorong remaja beralih dari platform yang telah memiliki sistem pengawasan ke sisi internet yang tidak diatur.

Malaysia menjadi negara terbaru yang menerapkan pembatasan akses media sosial bagi anak-anak di tengah meningkatnya kekhawatiran berbagai negara terhadap dampak platform digital terhadap kesehatan dan perkembangan remaja.

Dilansir dari CNN, Australia pada Desember 2025 menjadi negara pertama yang mewajibkan platform seperti TikTok, YouTube, Snapchat, dan layanan media sosial lainnya menutup akun pengguna berusia di bawah 16 tahun atau menghadapi sanksi denda yang besar.

Meski aturan tersebut telah diberlakukan, otoritas keselamatan daring Australia menemukan banyak anak di bawah umur masih dapat mengakses platform yang seharusnya dibatasi sekitar tiga bulan setelah kebijakan itu diterapkan. (ANT/RAI)