JAKARTA AFU.ID — Hamas desak Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) untuk bersikap tegas terhadap rencana Israel memperluas penguasaan wilayah di Jalur Gaza. Kelompok Palestina itu juga mengkritik sikap diam badan tersebut di tengah meningkatnya kekhawatiran atas upaya Israel memperluas kontrol dan menggusur warga Palestina dari wilayah tersebut.
Pada Jumat (29/5/2026), Hamas melalui juru bicaranya, Hazem Qassem, menyayangkan tidak adanya respons tegas dari BoP dan perwakilan khususnya untuk Gaza, Nickolay Mladenov, terhadap rencana Israel memperluas penguasaan wilayah Gaza. Qassem mengatakan rencana tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap kerangka kerja gencatan senjata dan kesepahaman mengenai Gaza.
Dia menambahkan bahwa kegagalan untuk mengutuk kebijakan ekspansionis Israel dan rencana penggusuran menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen pihak-pihak yang mensponsori untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas kewajibannya dan pelanggaran yang terus berlanjut.
Qassem mendesak negara-negara yang diwakili di Dewan Perdamaian untuk mengambil posisi yang jelas dan terbuka mengenai ancaman Israel dan pelanggaran berulang terhadap perjanjian gencatan senjata, dan untuk mengambil langkah-langkah praktis untuk menekan Israel agar menghentikan kebijakannya di Gaza.
Pemimpin Israel Benjamin Netanyahu mengakui pada Kamis (28/5) bahwa Israel menguasai 60 persen wilayah Gaza dan mengisyaratkan rencana untuk memperluas angka tersebut menjadi 70 persen.
Oktober lalu, tentara Israel mengumumkan bahwa mereka menguasai 53 persen wilayah Gaza setelah melakukan penempatan ulang ke apa yang disebut "garis kuning" di bawah fase pertama rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza.
Pengaturan tersebut membayangkan penarikan pasukan Israel lebih lanjut di bawah fase-fase selanjutnya dari rencana tersebut.
Pada 17 Februari, kepala pertahanan Israel Katz mengatakan Israel tidak akan bergerak "seperempat milimeter pun" dari garis kuning sebelum Hamas dilucuti senjatanya.
Gedung Putih mengumumkan pada 16 Januari adopsi struktur pemerintahan transisi untuk Gaza, termasuk Dewan Perdamaian, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, dan Pasukan Stabilisasi Internasional.
Inisiatif itu merupakan bagian dari fase kedua rencana 20 poin Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan didukung oleh resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada November 2025.
Serangan Israel telah menewaskan 922 warga Palestina dan melukai 2.786 orang sejak gencatan senjata diberlakukan Oktober lalu, menurut Kantor Media Gaza.
Israel melancarkan perang genosida di Gaza pada Oktober 2023, menewaskan lebih dari 72.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 172.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, menurut data Palestina. (ANT/RAI)
Sumber: Anadolu
