JAKARTA, AFU.ID — Israel menolak menarik pasukannya dari Jalur Gaza meski Hamas dikabarkan telah menyetujui skema pelucutan senjata yang dimediasi Amerika Serikat (AS). Pemerintah Israel menegaskan penarikan pasukan hanya akan dilakukan setelah seluruh persenjataan Hamas benar-benar diserahkan. Di tengah kebuntuan tersebut, militer Israel terus melancarkan serangan ke Jalur Gaza yang menewaskan 26 warga Palestina.
Juru bicara Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Doron Spielman, mengatakan Israel telah menyampaikan "kekhawatiran keamanan yang serius" kepada AS terkait implementasi kesepakatan tersebut. "Penilaian kami adalah, jika kami menarik pasukan sebelum Hamas benar-benar dilucuti senjatanya. Jika tidak, mereka akan dengan cepat memperluas pasukan di seluruh Gaza, membangun kembali infrastruktur teroris, dan berupaya melakukan serangan seperti 7 Oktober," kata Spielman.
Spielman menegaskan, pelucutan senjata tidak cukup hanya berupa komitmen politik atau kesepakatan di atas kertas. Namun, Hamas harus menyerahkan seluruh persenjataannya secara fisik agar ancaman terhadap keamanan Israel benar-benar berakhir. Keberatan Israel menarik pasukan ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan tercapainya kesepakatan yang memuat sekitar 20 poin, termasuk pelucutan senjata Hamas, penghancuran jaringan terowongan, penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza, pembentukan pemerintahan teknokrat Palestina, pengerahan pasukan keamanan internasional, hingga rekonstruksi wilayah Gaza.
Pemerintah Israel juga meminta tetap diberi keleluasaan menjalankan operasi militer serta mengusulkan agar Qatar dan Turki tidak dilibatkan dalam proses verifikasi pelaksanaan kesepakatan. Di tengah perbedaan sikap AS dan Israel, serangan militer Israel ke Jalur Gaza belum berhenti. Sedikitnya 26 warga Palestina dilaporkan tewas sepanjang akhir pekan setelah serangan menyasar permukiman warga, kamp pengungsian, hingga gudang obat-obatan yang terhubung dengan Rumah Sakit Martir Al Aqsa di Deir Al Balah. Militer Israel menyatakan operasi tersebut ditujukan kepada anggota Hamas dan infrastruktur kelompok tersebut.
Rangkaian serangan itu memicu kecaman dari Qatar, Mesir, dan Turki yang selama ini menjadi mediator dalam perundingan gencatan senjata. Ketiga negara menilai serangan terhadap infrastruktur sipil yang menyebabkan perempuan dan anak-anak menjadi korban merupakan pelanggaran hukum internasional sekaligus menghambat upaya pelaksanaan fase kedua gencatan senjata. "Qatar, Republik Arab Mesir, dan Republik Turki menyampaikan kecaman keras dan penolakan terhadap pelanggaran Israel yang terus berlanjut di Gaza," demikian bunyi pernyataan bersama ketiga negara.
Israel menegaskan, seluruh keputusan terkait penarikan pasukan akan didasarkan pada penilaian intelijen, bukan semata hasil negosiasi politik. Sementara itu, Hamas menyatakan hanya akan melanjutkan pelaksanaan kesepakatan pelucutan senjata apabila Israel menghentikan serangan militernya di Jalur Gaza. Perbedaan sikap kedua pihak membuat implementasi fase berikutnya dari gencatan senjata masih menghadapi ketidakpastian. (RAI)
