JAKARTA, AFU.ID — Guru Besar Sosial Ekonomi Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Prof Budi Guntoro menilai potensi masuknya investasi asing pada ayam petelur di Indonesia perlu dikaji secara cermat.
"Wacana pembukaan investasi asing pada subsektor ayam petelur dinilai perlu dikaji secara cermat di tengah kondisi produksi telur nasional yang justru mengalami surplus," kata Budi dalam keterangannya di Yogyakarta, Kamis, (30/4/26).
Menurut Budi, data menunjukkan produksi telur ayam nasional pada 2025 mencapai 6,34 juta ton dan diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari 6,5 juta ton pada 2026. Angka itu melampaui kebutuhan konsumsi nasional yang di kisaran 6,22 juta ton.
"Artinya, Indonesia tidak sedang kekurangan telur, melainkan menghadapi surplus yang bersifat struktural," katanya
Dia mengatakan tantangan utama subsektor ayam petelur saat ini bukan pada kurangnya produksi, melainkan persoalan ketimpangan pasar, fluktuasi harga di tingkat peternak, serta lemahnya posisi tawar peternak rakyat.
"Peternakan rakyat selama ini menjadi tulang punggung produksi telur nasional. Selain berperan secara ekonomi, sektor ini juga memiliki dampak sosial melalui penyerapan tenaga kerja dan penggerak ekonomi lokal," katanya.
Oleh karena itu pihaknya mengingatkan masuknya investasi asing di sektor budi daya berpotensi meningkatkan konsentrasi pasar dan menekan pelaku usaha kecil jika tidak diiringi regulasi yang kuat.
Sementara terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Budi menilai kebutuhan telur untuk program tersebut relatif kecil, yakni sekitar 700 juta butir per tahun atau hanya sekitar 0,6 sampai 0,7 persen dari total produksi nasional.
"Program MBG seharusnya menjadi peluang untuk menyerap surplus produksi dan menstabilkan harga, bukan justru menjadi alasan untuk menambah kapasitas produksi melalui investasi baru," kata Dekan Fakultas Peternakan UGM tersebut.
Dia mengatakan penguatan koperasi peternak, kontrak pembelian jangka menengah, serta dukungan distribusi dapat menjadi solusi untuk memastikan kebutuhan program terpenuhi, sekaligus memperkuat peternak lokal.
Prof Budi juga mengatakan kedaulatan pangan tidak hanya soal jumlah produksi, tetapi juga siapa yang memproduksi dan bagaimana keberpihakan kebijakan terhadap pelaku usaha kecil.
"Dalam kondisi surplus seperti saat ini, langkah yang lebih tepat adalah memperkuat peternakan rakyat, bukan membuka ruang dominasi bagi modal besar, termasuk asing," katanya. (ANT/RHU).
