Jakarta. AFU.ID — Kementerian Tenaga Kerja memasifkan edukasi kepada para pekerja dalam kaitan dengan kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan kerja Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah.
Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kementerian Tenaga Kerja Dhatun Kuswandari di Batang, Rabu, mengungkapkan langkah edukasi masif yang kini gencar dilakukan di daerah ini tindak lanjut langsung dari temuan lapangan oleh DPR RI.
"Ada beberapa aspirasi yang disampaikan dari peserta bahwa di KITB atau di tempat kerja ada terjadi pelecehan seksual sehingga kemudian ada perintah dari Komisi IX untuk Kementerian Tenaga Kerja bisa menindaklanjuti dengan beberapa aksi," katanya.
Ia mengatakan praktik pelecehan dan diskriminasi bukan sekadar urusan moral melainkan ancaman nyata bagi stabilitas di lingkungan industri itu.
"Diskriminasi dapat mengikis budaya kerja yang sehat. Oleh karena itu, perusahaan secara proaktif harus mengimplementasikan keberagaman untuk mencegah terjadinya diskriminasi agar tercipta hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan produktif, serta memberikan manfaat bagi semua stakeholder (pemangku kepentingan)," katanya.
Melalui sosialisasi Kementerian Tenaga Kerja, kata dia, pemerintah berupaya membekali pekerja maupun manajemen dengan "kompas" yang jelas agar tidak ada lagi keraguan pekerja dalam melapor jika terjadi tindakan melanggar hukum.
"Kalau pun terjadi pelaporan dari manajemen paham, dari pekerja juga paham, ini bukan termasuk kerja buruh ya, ini sebenarnya pelecehan tapi saya harus lapor ke mana. Nah, ini nanti ada penjelasan-penjelasannya," katanya.
Wakil Bupati Batang Suyono membenarkan adanya beberapa laporan yang masuk terkait gesekan di lingkungan tempat kerja para pekerja.
Namun, dia mencatat bahwa beberapa kasus seringkali bermula dari kurangnya etika komunikasi.
"Ya ada beberapa tetapi itu bisa diselesaikan oleh perusahaan. Selain kami fokus melakukan pembenahan iklim kerja juga ingin mendukung ekosistem yang baik di Kawasan Industri Terpadu Batang," katanya. (ANT/RHA)
