JAKARTA, AFU.ID — Air yang biasanya diperoleh warga dari sumur dan mata air kini berubah menjadi pengeluaran tambahan di tengah musim kemarau Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sedikitnya 16.291 kepala keluarga atau sekitar 52.602 jiwa terdampak kekeringan dan berkurangnya pasokan air bersih sejak awal Juli 2026. Warga yang tidak mendapatkan kiriman air secara mencukupi terpaksa merogoh kocek untuk memenuhi kebutuhan minum, memasak, mandi, hingga mencuci. Pengeluaran itu harus dilakukan berulang selama sumber air belum kembali normal.
Krisis air terjadi setelah debit sejumlah sumur dan mata air terus menurun akibat musim kemarau. Di beberapa wilayah, air yang sebelumnya dapat diambil secara gratis dari lingkungan sekitar tidak lagi tersedia untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Seorang warga Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Tanjungsari, mengaku harus mengeluarkan sekitar Rp20.000 untuk membeli air minum dan Rp30.000 untuk kebutuhan mencuci. Biaya tersebut menjadi beban tambahan bagi keluarga karena harus dikeluarkan di luar kebutuhan makan, listrik, transportasi, dan keperluan harian lainnya.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan petugas terus menyalurkan bantuan ke desa-desa yang mengalami krisis pasokan. “Petugas BPBD di lapangan terus bergerak menyalurkan bantuan air bersih ke desa-desa yang mengalami krisis pasokan air akibat musim kemarau,” kata Abdul, Kamis (23/07/26). Bantuan dikirim menggunakan armada tangki berdasarkan laporan kebutuhan dari pemerintah desa dan kecamatan. Namun, luasnya wilayah terdampak membuat pengiriman air belum selalu mampu memenuhi seluruh kebutuhan warga setiap hari.
Penyaluran terbaru dilakukan ke sejumlah titik yang mengalami penurunan debit air cukup besar. Sebanyak 4.000 liter air bersih dikirim ke Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, kemudian 2.500 liter ke Desa Gadog, Kecamatan Megamendung. BPBD juga mengirimkan 5.000 liter air kepada warga Desa Sukajaya, Kecamatan Sukajaya. Jika dibagi kepada seluruh keluarga terdampak, volume bantuan tersebut masih menunjukkan besarnya kebutuhan air yang harus dipenuhi selama kemarau berlangsung.
Beban warga berpotensi semakin berat karena air bukan kebutuhan yang dapat ditunda. Keluarga tetap membutuhkan air setiap hari untuk minum, memasak, membersihkan rumah, mandi, dan mencuci pakaian. Mereka yang memiliki pendapatan terbatas harus mengurangi belanja lain atau mencari tambahan uang agar kebutuhan air tetap terpenuhi. Kondisi itu membuat kekeringan bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga mulai menggerus pengeluaran rumah tangga.
Jumlah warga terdampak juga terus bertambah dalam waktu singkat. Pada awal Juli, kekeringan masih dilaporkan mengenai ribuan warga di beberapa kecamatan, sebelum kemudian meningkat hingga lebih dari 52 ribu jiwa. BNPB memperingatkan ancaman kekeringan masih dapat meluas karena Jawa Barat belum melewati puncak musim kemarau. Pemerintah pusat dan daerah kini dituntut tidak hanya mengirim tangki air, tetapi juga memastikan solusi jangka panjang agar warga tidak terus membeli air setiap kali sumur mengering.
Pembangunan sumur bor, jaringan pipa, penampungan air, serta perlindungan sumber mata air menjadi kebutuhan mendesak di wilayah yang berulang kali mengalami kekeringan. Tanpa perbaikan permanen, bantuan tangki hanya menjadi solusi sementara dan biaya krisis akan terus berpindah ke kantong masyarakat. Warga yang sebelumnya dapat memperoleh air dari alam akhirnya harus membayar demi memenuhi kebutuhan paling dasar. Selama pasokan belum pulih, setiap ember air berarti tambahan pengeluaran bagi keluarga terdampak. (RHU)
