JAKARTA, AFU.ID - Ada pola yang mulai terbaca. Bukan sekadar hoaks, tapi skenario yang terasa sistematis: ambil satu figur publik, lempar narasi liar, lalu biarkan publik tersulut. Kali ini, yang jadi sasaran adalah Uya Kuya—anggota Komisi IX DPR RI yang tiba-tiba dituding punya ratusan dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Masalahnya sederhana: tuduhan itu tidak pernah ada dasarnya.
Uya sendiri membantah keras. Ia bahkan membedah logika di balik angka yang beredar. “Katanya saya punya 750 dapur. Kalau satu dapur butuh Rp3 miliar, itu berarti Rp2,25 triliun. Uang dari mana?” katanya di Jakarta, Selasa (21/4/2026). Pernyataan itu bukan sekadar bantahan, tapi juga sindiran telak pada rendahnya nalar dalam produksi dan konsumsi hoaks.
Namun cerita ini tidak berhenti di ruang digital.
Yang membuat kasus ini berbahaya adalah dampaknya di dunia nyata. Uya mengaku rumah pribadinya pernah dijarah massa, dipicu oleh hoaks serupa sebelumnya. Bukan sekadar dirusak—rumah itu dikosongkan. Perabot, besi, bahkan kloset dan wastafel ikut raib. Sebuah eskalasi yang menunjukkan bahwa hoaks, ketika dibiarkan, bisa berubah menjadi amarah kolektif tanpa kendali.
Di titik ini, pertanyaannya bukan lagi “benar atau salah,” tapi: siapa yang diuntungkan?
Uya menduga dirinya sengaja dijadikan “bensin” untuk membakar opini publik terhadap program MBG. Sebuah pola klasik dalam politik: bukan menyerang kebijakan secara langsung, tapi merusaknya lewat figur yang diasosiasikan—meski secara fiktif.
Di sisi lain, ia justru menegaskan dukungannya terhadap program tersebut. Kritiknya spesifik: evaluasi vendor, penindakan tegas terhadap dapur bermasalah, terutama yang menyebabkan kasus keracunan. Artinya, kritik berbasis substansi—bukan propaganda.
Langkah hukum pun diambil. Sejumlah akun anonim telah dilaporkan. Uya memberi sinyal jelas: era berlindung di balik akun palsu sudah tidak lagi aman. “Polisi sekarang sudah canggih, profiling bisa dilakukan,” ujarnya.
Kasus ini membuka satu hal yang sering diabaikan: hoaks bukan lagi sekadar misinformasi, tapi alat politik. Ia bisa menggerakkan massa, merusak reputasi, bahkan memicu tindakan kriminal.
Dan di tengah semua itu, publik seringkali jadi korban kedua—terjebak dalam narasi yang sengaja dirancang untuk memecah fokus.
Pertanyaannya sekarang: apakah ini sekadar kebetulan digital, atau memang ada tangan-tangan yang sengaja memainkan isu?
Karena kalau satu nama bisa dijadikan sasaran hari ini, bukan tidak mungkin besok giliran yang lain. (fad/asw)
