Sidang Korupsi LNG Memanas, Hakim Bentak Penasihat Hukum dan Ancam Bubarkan Persidangan

Jakarta, Afu.id — Ketua Majelis Hakim membentak dan menegur keras Penasihat Hukum (PH) terdakwa di tengah persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) PT Pertamina pada Senin, 2 Maret 2026.

"Nanti dulu, dengar saya, saya yang memimpin sidang. Kalau tidak, kita bubarkan saja sidangnya," tegas Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Teguran bernada tinggi tersebut dipicu oleh sikap tim pembela yang memotong pembicaraan dan terus mencecar saksi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait ada tidaknya temuan suap maupun paksaan dalam audit perusahaan.

"Pertanyaannya diganti Saudara Advokat, tidak cocok. Yang Saudara tanya, Saudara tahu tidak ada suap ada ini, dia tidak bercerita soal suap," jelas hakim.

Majelis menilai pertanyaan dari kuasa hukum tidak relevan dengan kapasitas mantan Komisaris Utama Pertamina tersebut, yang sedari awal hanya memaparkan temuan pelanggaran prosedur pengadaan tanpa komitmen pembeli.

"Dia tadi menjelaskan ada penyimpangan gitu kan, Pak? Tidak sesuai prosedur pengadaan. Boleh bersemangat tapi jangan berlebihan, tanyakanlah terkait dengan pengetahuannya saja," tambahnya.

Sebelum intervensi hakim, tensi perdebatan memang telah memanas lantaran saksi merasa disudutkan oleh pertanyaan advokat yang mengeluhkan status penahanan kliennya selama delapan bulan.

"Saya juga simpel, Ibu jangan menuduh saya. Memang orang tidak ada masalah, audit doang. Tanya kepada Penuntut Umum," timpal Ahok.

Menanggapi teguran keras dari pimpinan sidang, pihak pengacara akhirnya meminta maaf dan berdalih bahwa cecaran tersebut dilontarkan semata karena urgensi pembuktian tindak pidana korupsi.

"Mohon izin Majelis, ini pertanyaan penting buat kami karena ini tindak pidana korupsi. Maaf, kami terlalu bersemangat," pungkas penasihat hukum terdakwa. (*)