Percepat Solusi Sengketa Lahan di Tanah Laut, Wamen ATR Dorong Optimalisasi GTRA

JAKARTA, AFU.ID - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, mendorong optimalisasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk menuntaskan konflik pertanahan. Hal ini ditegaskannya sebagai instrumen vital dalam mempercepat penyelesaian sengketa lahan yang masih dialami masyarakat, termasuk di Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan.

Dalam kunjungan kerjanya di Balairung Tuntung Pandang, Pelaihari, Senin (1/6/2026), Ossy menekankan bahwa konflik agraria memerlukan keterlibatan lintas sektor karena dampaknya yang luas terhadap kepastian hukum dan investasi daerah.

"Konflik dan sengketa pertanahan ini bisa terjadi di mana saja. Salah satu langkah yang dapat dioptimalkan adalah melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sesuai Peraturan Presiden Nomor 62. Hal ini menjadi ruang bagi seluruh pihak untuk bermediasi dan mencari solusi terbaik atas berbagai persoalan yang ada," ujar Ossy.

Menurut Ossy, GTRA bukan sekadar forum formalitas, melainkan wadah strategis yang mempertemukan pemerintah, masyarakat, hingga pelaku usaha. Melalui forum ini, penyelesaian persoalan pertanahan dilakukan secara dialogis agar tidak menghambat pembangunan daerah maupun kesejahteraan warga.

Persoalan sengketa yang berlarut-larut dinilai dapat mengganggu stabilitas ekonomi, sehingga mekanisme GTRA diharapkan mampu memberikan solusi berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Bupati Tanah Laut, Rahmat Trianto, menyambut hangat kehadiran Wamen ATR/BPN sebagai bentuk nyata sinergi pusat-daerah. Mengingat populasi Tanah Laut yang mencapai 372 ribu jiwa berdasarkan sensus 2025, kepastian hukum atas tanah menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung aktivitas ekonomi warga.

"Kami berharap kolaborasi ini dapat memperkuat langkah-langkah penyelesaian yang memberikan kepastian hukum serta mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat," kata Rahmat.

Ia pun menegaskan komitmen Pemkab Tanah Laut untuk memperkuat koordinasi dengan jajaran BPN guna memangkas durasi penyelesaian sengketa di lapangan.

"Kami berkomitmen memperkuat koordinasi dengan ATR/BPN dan seluruh pemangku kepentingan agar berbagai persoalan pertanahan dapat diselesaikan lebih cepat, sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan," tutupnya.

(ANT/MAR)