JAKARTA, AFU.ID - Anggota Komisi Yudisial (KY) Abhan Misbah mengungkapkan, pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) masih sering terjadi sepanjang tahun 2026 ini. Padahal, dia mengingatkan, pemerintah telah menaikkan gaji hakim hingga 280 persen.
Dalam catatan KY, selama periode Januari-Juni 2026, pihaknya telah menerima 592 laporan dugaan pelanggaran (KEPPH), dengan 80 laporan di antaranya memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti. "Ada 592 laporan yang masuk, 80 laporan diantaranya sudah memenuhi syarat formil dan materiil untuk ditindaklanjuti," kata Anggota Komisi Yudisial (KY) Abhan Misbah di Semarang, Sabtu (6/6/2026).
Menurut Abhan, laporan yang diterima KY berkaitan dengan dugaan pelanggaran perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya. Dari berbagai laporan yang masuk, lanjut dia, terdapat tujuh perkara yang diproses hingga Majelis Kehormatan Hakim (MKH).
Ia menyebutkan lima hakim dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Abhan menambahkan pemerintah telah menaikkan gaji hakim hingga 280 persen sehingga para hakim dituntut untuk bekerja secara profesional, berintegritas, dan menghasilkan putusan yang berkualitas.
"Kebutuhannya sudah dipenuhi negara. Maka ada pelanggaran transaksi, tidak ada ampun lagi. Pecat dan pidana," ujarnya.
Selain itu, Abhan menyoroti meningkatnya pengajuan eksaminasi terhadap putusan hakim. Menurut dia, eksaminasi merupakan hal positif karena dapat menjadi sarana untuk menilai kualitas dan kinerja hakim.
"Ke depan, kualitas putusan, termasuk tingkat eksaminasi terhadap suatu perkara, akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses promosi hakim," tegas Abhan.
(ANT/MAR)
