Lecehkan Lima Atlet Putri, Eks Pelatih Pelatnas Panjat Tebing Jadi Tersangka Kekerasan Seksual

JAKARTA, AFU.ID — Mantan Kepala Pelatih Tim Nasional Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) berinisial HB ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan seksual terhadap lima atlet putri. Penetapan tersebut dilakukan Direktorat Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri setelah penyidik mengusut laporan yang masuk pada 3 Maret 2026. Kasus kekerasan seksual disebut terjadi berulang sejak 2022 hingga Desember 2025.

Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah mengatakan, HB memanfaatkan relasi kuasa dan hubungan yang tidak setara dengan para korban dalam melakukan aksinya. “Saudara HB menyalahgunakan kerentanan korban dengan cara tersangka membujuk dan melakukan pelecehan seksual secara fisik,” kata Nurul dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2026).

Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 18 saksi yang terdiri atas pelapor, korban, dan saksi terkait. Selain itu, penyidik meminta keterangan lima ahli yang terdiri dari dua ahli visum et repertum, satu ahli psikiatrikum, satu ahli pidana, dan satu ahli tindak pidana kekerasan seksual. Polisi juga mengamankan bukti surat, bukti elektronik berupa percakapan, dan keterangan dari tersangka.

Kasus tersebut dilaporkan melalui LP/B/101/III/2026/SPKT/Bareskrim Polri pada 3 Maret 2026 dengan SD sebagai pelapor. Lokasi dugaan kekerasan seksual berada di Jalan Harapan Indah Boulevard, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan beberapa lokasi di luar negeri ketika berlangsung pertandingan internasional. Setelah proses penyidikan, tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Bekasi pada 13 Juli 2026.

HB dijerat Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 angka 1 huruf c dan e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp300 juta, dengan tambahan sepertiga dari ancaman pidana pokok berdasarkan ketentuan Pasal 15. (RAI)