JAKARTA, AFU.ID — Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) menilai implementasi prinsip Environmental, Social and Governance (ESG) di sektor batu bara menghadapi trilema antara ketahanan energi, perlindungan lingkungan dan biaya ekonomi.
Wakil Ketua Umum APBI Bidang ESG dan Good Mining Practice Ignatius Wurwanto mengatakan industri batu bara masih harus menjaga pasokan energi nasional, memenuhi tuntutan pengurangan emisi, serta menanggung biaya penerapan ESG yang tidak kecil.
“Kalau bicara batu bara, ini bukan lagi dilema, tapi trilema. Ada kebutuhan menjaga ketahanan energi, ada tuntutan lingkungan, dan ada biaya yang harus ditanggung,” kata Wurwanto berdasarkan keterangannya di Jakarta, Kamis, (21/5/2026).
Dalam diskusi bertema “Implementasi ESG dan Transisi Energi di Sektor Batu Bara Indonesia”, ia menjelaskan tiga tantangan tersebut harus dijalankan secara bersamaan oleh perusahaan batu bara.
Menurut dia, industri batu bara tidak hanya dituntut mengurangi emisi dan menjaga lingkungan, tetapi juga memastikan pasokan energi tetap tersedia dengan biaya terjangkau.
Ia menilai implementasi ESG di sektor tambang tidak dapat disamakan dengan industri lain karena kompleksitas operasional, teknis, lingkungan, keselamatan kerja, hingga pengembangan masyarakat yang harus dipenuhi perusahaan tambang.
Karena itu, menurut Wurwanto, banyak perusahaan masih memandang ESG sebagai kewajiban kepatuhan (compliance) dibanding strategi bisnis jangka panjang berbasis risiko dan peluang.
“Masih banyak yang memandang ESG sebagai program atau compliance, padahal seharusnya berbasis risiko dan peluang,” ujarnya.
APBI saat ini memiliki 93 anggota perusahaan tambang batu bara aktif yang menyumbang sekitar 66 persen produksi batu bara nasional.
Sementara itu, dari total hampir 960 perusahaan tambang batu bara di Indonesia, tingkat pemahaman dan implementasi ESG dinilai Wurwanto masih sangat beragam.
Untuk mendorong implementasi ESG, APBI menggunakan pendekatan Good Mining Practice (GMP) melalui penguatan praktik operasional, seperti konservasi, perlindungan lingkungan, keselamatan pertambangan, dan standardisasi teknis.
Wurwanto mengatakan tantangan lain yang dihadapi sektor batu bara adalah ketidakpastian regulasi yang membuat perusahaan harus terus menyesuaikan strategi investasi dan operasional.
“Kalau regulasi berubah-ubah terus, perusahaan juga harus sangat adaptif,” ungkapnya.
Pandangan serupa disampaikan Asisten Peneliti Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) Nur Hikmat yang menilai implementasi ESG pada tahap awal akan menjadi tambahan tekanan biaya bagi perusahaan tambang.
“Secara pragmatis, implementasi ESG pada tahap awal pasti menjadi first hit cost yang memberikan tekanan finansial cukup besar bagi perusahaan,” ujar Nur Hikmat.
Ia menjelaskan sekitar 65 persen produksi batu bara Indonesia masih ditujukan untuk pasar ekspor, sementara pasar domestik hanya menyerap sekitar 35 persen produksi nasional.
Menurut dia, pasar utama ekspor batu bara Indonesia seperti China dan India saat ini juga belum menjadikan standar ESG sebagai tuntutan utama seperti pasar Eropa dan negara maju lainnya.
Sementara itu, sejumlah perusahaan mulai melakukan transformasi menuju bisnis rendah karbon. Salah satunya TBS Energi Utama yang telah melakukan divestasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pada 2025 sehingga emisi perusahaan turun sekitar 85 persen.
SVP Public Affairs TBS Energi Utama Josefhine Chitra mengatakan perusahaan juga menyiapkan investasi sekitar 600 juta dolar AS untuk pengembangan bisnis ekonomi hijau melalui rencana transisi iklim atau climate transition plan.
“Secara finansial, batu bara mulai dipandang memiliki keterbatasan prospek. Sementara sektor ekonomi hijau justru tumbuh sangat cepat,” kata Josefhine.
Josefhine mengatakan transisi bisnis tidak dapat dilakukan secara instan dan membutuhkan komitmen kuat dari manajemen perusahaan.
Ia menambahkan TBS sejak 2021 telah membentuk tim keberlanjutan untuk menjalankan agenda dekarbonisasi dan pengembangan bisnis rendah karbon. (ANT/RHU)
