JAKARTA, AFU.ID — Belakangan ini, tekanan akibat konflik di Timur Tengah mengganggu rantai pasok bahan baku dan suplai plastik dunia. Padahal, plastik merupakan bagian penting yang menopang berbagai sektor, terutama untuk industri.
Ketika pasokan plastik terganggu, efeknya bisa merambat luas dari industri hulu ke hilir, dari produsen hingga konsumen.
Ketegangan geopolitik global dan gangguan jalur distribusi membuat waktu pengiriman bahan bakunya, seperti nafta terganggu. Jika sebelumnya distribusi bisa ditempuh dalam hitungan dua minggu, kini dapat memakan waktu lebih dari satu bulan.
Hambatan ini tidak hanya berdampak pada keterlambatan produksi, tetapi juga meningkatkan biaya logistik dan tentunya menekan margin pelaku industri.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah Indonesia memilih untuk tidak bersikap reaktif semata.
Upaya menjaga ketahanan plastik nasional dilakukan secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir, untuk industri besar hingga industri kecil menengah (IKM).
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan jaminan ketersediaan plastik dari pelaku industri.
Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini, industri masih mampu menjaga stok agar tetap aman, meskipun tekanan global terus berlangsung.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal penting bagi dunia usaha, mengingat pasokan adalah fondasi utama bagi keberlanjutan produksi.
Tanpa itu, industri berpotensi menghadapi risiko penurunan kapasitas, bahkan penghentian operasional dalam skala tertentu.
Di sisi lain, pelaku industri juga menunjukkan komitmennya untuk menjaga stabilitas.
Produsen petrokimia dalam negeri Lotte Chemical Indonesia memprioritaskan kebutuhan pasar domestik, terutama bagi sektor hilir yang bergantung pada bahan baku plastik.
Langkah ini menjadi penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dalam negeri tidak kalah saing dengan permintaan ekspor.
Selain itu, bagi industri makanan dan minuman, keberadaan plastik bukan sekadar pelengkap. Tanpa kemasan yang memadai, risiko kerusakan produk meningkat yang pada akhirnya dapat mengurangi keuntungan dan suplai.
Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) menekankan kepastian ketersediaan bahan baku sangat penting untuk menjaga kelangsungan produksi dan distribusi pangan.
Ia juga menekankan bahwa gangguan pada sektor kemasan dapat berdampak langsung pada stabilitas harga dan ketersediaan produk di pasaran.
Upaya menjaga
Kesadaran pentingnya peran plastik ini mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada solusi jangka pendek.
Strategi jangka panjang sudah disusun, salah satunya melalui diversifikasi sumber bahan baku untuk menekan ketergantungan impor yang dinilai sebagai titik lemah.
Bahan baku plastik, seperti nafta baru bisa diproduksi secara nasional sebesar 7,1 juta ton per tahun. Sedangkan kebutuhan per tahun mencapai 9,2 juta ton, artinya masih dibutuhkan impor sebanyak 2,1 juta ton.
Selain itu, industri kini didorong untuk mencari alternatif bahan baku, seperti optimalisasi penggunaan LPG sebagai bahan baku penyangga dalam proses produksi.
Beberapa inisiatif bahkan mulai mengarah pada penggunaan bahan berbasis nabati sebagai substitusi.
Selain diversifikasi, pendekatan ekonomi sirkular juga menjadi upaya yang dilakukan.
Gangguan pasokan bahan baku justru membuka peluang untuk memperkuat sistem daur ulang plastik, mengingat selama ini potensi daur ulang di dalam negeri dinilai belum dimanfaatkan secara optimal.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai bahwa kondisi saat ini dapat menjadi momentum untuk mempercepat pengembangan industri daur ulang.
Industri daur ulang telah berkontribusi 20 persen terhadap total pasokan bahan baku plastik nasional, yang menunjukkan bahwa perannya tidak lagi sekadar pelengkap, melainkan sudah menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga keberlangsungan industri.
Dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas daur ulang, Indonesia tidak hanya dapat mengurangi kebergantungan pada impor, tetapi juga mengatasi persoalan limbah plastik yang kian menumpuk.
Langkah ini seperti satu dayung, dua pulau terlampaui, menjaga ketahanan bahan baku dan mendukung keberlanjutan lingkungan.
Dalam jangka panjang, pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem industri yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Kemenperin juga saat ini sedang mengakselerasi penggunaan kemasan nonplastik, yakni aseptik berbasis kertas (paperboard) sebagai alternatif kemasan untuk digunakan produk industri.
Kemasan jenis ini dinilai sudah cukup kompetitif dan porsinya juga cukup besar, yakni sekitar 28 persen dari total kemasan industri makanan dan minuman.
Kebutuhan nasional untuk kemasan aseptik diperkirakan mencapai sekitar 8,3 miliar per tahun, dengan sekitar 4,8 miliar di antaranya berasal dari segmen susu dan produk dairy, serta sisanya dari minuman berbasis teh dan kopi.
Selain itu, ada juga berasal dari tanaman berbasis tumbuhan seperti santan, oat milk, dan kacang hijau.
Tantangan gangguan rantai pasok plastik global ini tidak berhenti di tingkat industri besar saja. IKM juga menjadi kelompok yang paling rentan terhadap gejolak pasokan dan harga.
Oleh karena itu, pemerintah berupaya memastikan bahwa gangguan yang terjadi tidak membebani pengusaha di sektor ini. Berbagai langkah mitigasi dilakukan, mulai dari menjaga stabilitas harga hingga memastikan distribusi bahan baku tetap lancar.
Tujuannya sederhana namun penting, menjaga agar IKM tetap berproduksi dan bertahan di tengah tekanan.
Namun yang perlu digarisbawahi, tanpa sinergi yang kuat, setiap upaya yang dilakukan akan berjalan sendiri-sendiri dan sulit mencapai hasil yang optimal.
Pemerintah dan industri harus berjalan beriringan, saling menjaga dan menguatkan.
Indonesia kini berada pada titik penting dalam perjalanan industrinya. Tekanan yang terjadi bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang untuk berbenah. (ANT/RHU)
