26 Proyek Hilirisasi Danantara Senilai Rp225 Triliun, Janji Besar vs Realisasi Lingkungan dan Ketenagakerjaan

Jakarta, AFU.ID – Danantara mengklaim mengembangkan 26 proyek hilirisasi strategis nasional dengan total investasi Rp225 triliun yang diproyeksikan menyerap 37.833 tenaga kerja langsung. Pemerintah menyebut inisiatif ini sebagai langkah penting meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan mengurangi ketergantungan impor. Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria mengatakan, proyek tersebut dak hanya menghasilkan investasi, hilirisasi ini juga menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi daerah dan membuat nilai tambahnya dinikmati di dalam negeri.

Proyek ini rencananya dibagi dua fase. Fase I (groundbreaking Februari 2026) bernilai Rp109 triliun dengan target 11.456 pekerja, sedangkan Fase II (April 2026) Rp116 triliun dengan 26.377 pekerja. Sektor yang disentuh meliputi smelter aluminium, baja nirkarat, tembaga, bioavtur, bioetanol, pengolahan kelapa sawit, hingga peternakan ayam. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Senin (13/7/2026) menyatakan proyek Fase II, termasuk kilang gasoline di Cilacap-Dumai dan DME di Tanjung Enim, dapat menghemat devisa hingga 1,25 miliar dolar AS per tahun dengan mengurangi impor BBM dan LPG.

Pemerintah memproyeksikan seluruh program hilirisasi bisa menciptakan hingga 600.000 lapangan kerja baru. Rosan menyebut proyek ini sebagai upaya mengoptimalkan aset negara untuk manfaat rakyat. Pengamat ekonomi dari CSIS Indonesia mengingatkan, realisasi penyerapan tenaga kerja di sektor hilirisasi, khususnya nikel dan mineral, sering kali tidak optimal bagi masyarakat lokal.

Banyak posisi diisi oleh tenaga kerja migran, sementara penduduk setempat yang tingkat pendidikannya rendah kesulitan bersaing. “Meski angka agregat terlihat impresif, sebagian besar manfaat ekonomi mengalir ke investor asing, terutama China, sementara komunitas lokal menghadapi persaingan kerja yang tidak seimbang dan dampak sosial dari industrialisasi cepat,” ujarnya. Selain itu, kondisi kerja di smelter-smelter juga sering mendapatkan kritik, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran hak buruh, keselamatan kerja yang rendah, dan ketergantungan pada kontrak outsourcing.

Klaim Hemat Devisa dan Ketergantungan Impor

Klaim penghematan devisa 1,25 miliar USD dari kilang di Cilacap dan Dumai serta substitusi LPG dengan DME mendapat pertanyaan. Meski berpotensi mengurangi impor BBM dan LPG, pengamat mencatat bahwa proyek hilirisasi mineral masih sangat bergantung pada impor teknologi, mesin, dan bahkan energi (batubara) untuk menjalankan smelter. “Indonesia berhasil naik rantai nilai, tapi masih terjebak di segmen rendah. Banyak produk hilir seperti nickel pig iron masih memerlukan pengolahan lanjutan di luar negeri, sementara biaya lingkungan dan subsidi energi yang dikeluarkan pemerintah bisa menggerus sebagian manfaat devisa yang dijanjikan,” kata analis dari Lowy Institute yang mempelajari kebijakan industri hijau Indonesia.

Selain itu, dominasi investor China dalam rantai pasok nikel membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global dan kebijakan Beijing. Proyek smelter dan pengolahan mineral dikritik karena emisi CO2 tinggi akibat penggunaan pembangkit listrik batubara, polusi air, deforestasi, dan limbah berbahaya. Komunitas di sekitar kawasan industri sering melaporkan penurunan kualitas hidup, relokasi paksa, dan konflik sosial. “Downstreaming telah menciptakan ‘refined dependency’, ketergantungan yang lebih halus. Investasi meningkat, tapi biaya ekologis dan sosial ditanggung dalam negeri,” katanya.

Hingga kini, nilai investasi proyek strategis di bawah Danantara disebut mencapai 26 miliar dolar AS. Rencana tahap ketiga akan menambah jumlah proyek menjadi 30. Keberhasilan jangka panjang kebijakan ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menyeimbangkan target pertumbuhan dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal, bukan sekadar angka investasi dan proyeksi lapangan kerja. (EER)