JAKARTA, AFU.ID — Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) terus berulang di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Hal tersebut memicu adanya konflik berkepanjangan antara orangutan dengan warga. Pasalnya, habitat satwa liar semakin tergerus. Demikian yang dinyatakan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI).
Ketua Umum YIARI, Silverius Oscar Unggul mengatakan, kondisi karhutla di Ketapang bukan lagi hal yang dipandang sebelah mata. Dampak dari karhutla berulang ini disebut akan semakin luas jika tak ditangani. “Kebakaran di Ketapang juga sudah sangat serius dan bahkan telah menelan korban jiwa. Ini bukan lagi sekadar isu lingkungan, tetapi juga krisis keselamatan manusia, satwa liar, dan masa depan bentang alam kita," ujarnya Sabtu (8/8/2026).
Kebakaran yang disebabkan oleh pembukaan lahan yang tidak terkendali menjadi penyebab cepatnya kerusakan habitat orangutan. “Ketika hutan terbakar dan terfragmentasi, orangutan kehilangan makanan, kehilangan tempat tinggal, dan akhirnya terdorong ke kebun warga,” katanya.
Namun, dalam hal ini ia mengatakan warga juga menjadi korban. Pasalnya, warga menjadi mengalami kerugian ekonomi akibat tanamannya rusak. Selain itu juga meningkatkan rasa khawatir terhadap keberadaan orangutan di lingkungan hidupnya. “Situasi ini juga menimbulkan beban besar bagi negara, baik dari sisi penanganan konflik satwa, pemadaman kebakaran, pemantauan lapangan, hingga translokasi dan pemulihan habitat," ujarnya.
Diketahui, karhutla di Ketapang sebelumnya pernah terjadi pada 2015 dan 2019. Berdasarkan catatan YIARI, kebakaran itu terjadi di kawasan Desa Kuala Tolak dan sekitarnya. Pihaknya juga menyelamatkan sejumlah orangutan saat kebakaran hebat terjadi di tahun beberapa tahun silam tersebut.
Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat (Kalbar) dan YIARI telah mengevakuasi orangutan tersebut untuk mencegah konflik. Usai dievakuasi, orangutan tersebut dilepasliarkan ke areal konsesi PT Mohairson Pawan Khawatulistiwa (Mopakha) yang merupakan habitat asalnya.
General Manager PT Mopakha Wendi Tamariska menyebut, lokasi pelepasliaran dipilih karena tutupan tajuk yang cukup memadai dan ketersediaan pakan yang cukup. Sementara itu, kepala BKSDA Kalbar, Murlan Dameria Pane menuturkan, penanganan konflik satwa liar dengan warga ini memerlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan.
“Penyelesaian konflik manusia dan satwa liar tidak dapat dipisahkan dari pengendalian karhutla, perlindungan habitat, serta penegakan hukum terhadap praktik pembukaan lahan dengan cara membakar," pungkasnya. (NAD)
