JAKARTA, AFU.ID — Perlintasan sebidang kereta di berbagai daerah rawan memicu kecelakaan fatal akibat tingginya mobilitas masyarakat. Kerawanan ini diperparah oleh melonjaknya frekuensi perjalanan angkutan massal modern yang melintasi jalur padat penduduk.
Melansir website Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia (PU RI), Minggu (5/7/2026), koordinasi lintas sektoral mulai dijalankan guna merumuskan solusi teknis jangka panjang. Evaluasi berkala ini melibatkan peninjauan langsung di Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat pada Jumat (3/7/2026) lalu.
Pendanaan proyek berskala masif tersebut diproyeksikan membutuhkan alokasi dana hingga puluhan triliun rupiah melalui skema pinjaman luar negeri. Pembagian kerja penuntasan titik kritis akan dibagi dalam empat tahapan pembangunan berkelanjutan hingga dua dekade ke depan.
“Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan program ini secara bertahap. Untuk Green Book 2026, proyek super prioritas di Prov. Jawa Barat salah satunya adalah Flyover Slamet Riyadi di Cirebon dengan estimasi biaya Rp180,7 Miliar,” ujar Staf Ahli Menteri PU RI Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono.
Sementara itu, pemetaan urgensi pembangunan jembatan layang permanen harus mengacu pada skala prioritas Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pengamanan jangka pendek tetap berjalan paralel melalui penyediaan petugas jaga di pos penjagaan rawan konflik.
“Pembangunan ini sangat mendesak untuk mendukung kelancaran perjalanan kereta api, terutama Feeder Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dan kereta lokal yang melintas di jalur Padalarang-Bandung,” kata Direktur Keselamatan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Jumardi.
Bagaimanapun juga, kehadiran negara sangat dinantikan oleh warga lokal tanpa harus terjebak polemik kewenangan jalan. Kemacetan akut pada jalur logistik provinsi membutuhkan intervensi pengawalan anggaran langsung dari parlemen pusat.
“Meskipun statusnya jalan provinsi, jika kondisi kemacetan sudah parah dan mengancam keselamatan akibat frekuensi kereta cepat, pemerintah pusat harus memberikan dukungan koordinasi dan pengawalan anggaran agar segera terealisasi," tegas Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ridwan Bae.
Secara kumulatif, pemerintah mengidentifikasi sebanyak 136 titik persimpangan berbahaya di sepanjang koridor jalan nasional utama. Penuntasan seluruh titik rawan tersebut diperkirakan menelan total kebutuhan anggaran fantastis mencapai Rp30,16 triliun.
Khusus di wilayah Jawa Barat, konsentrasi kerawanan tersebar pada 42 titik simpang sebidang strategis. Kluster tersebut terbagi atas 14 jalur berstatus jalan nasional serta 28 perlintasan pada koridor jalan provinsi.
Realisasi penanganan terdekat di Cimahi diwujudkan lewat alokasi proyek bernilai kontrak sebesar Rp79,19 miliar. Pembangunan infrastruktur pengurai kemacetan ini dilaksanakan dengan menggunakan skema kontrak tahun jamak (Multi Years Contract/MYC).
Penundaan eksekusi infrastruktur keselamatan perkeretaapian hanya akan memperpanjang daftar korban jiwa akibat kecelakaan di jalur perlintasan. Ke depan, sinergi pendanaan yang bersih menjadi penentu mutlak demi mewujudkan target nihil kecelakaan (zero accident) secara nasional. (ADR)
