JAKARTA AFU.ID — Ambruknya dua ruang kelas di SMA Negeri 7 Mataram menyebabkan sejumlah siswa mengalami luka dan trauma saat aktivitas sekolah berlangsung.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh biaya pengobatan korban akan ditanggung penuh sambil melakukan evaluasi terhadap kondisi bangunan sekolah.
Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik di Mataram, Selasa, (19/5/2026) mengatakan seluruh pihak terkait telah diarahkan untuk fokus terhadap penanganan korban.
"Gubernur NTB mengarahkan seluruh pihak terkait untuk memprioritaskan penanganan dan pendampingan terhadap para siswa terdampak, termasuk memastikan seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh Pemprov NTB," ujar dia.
Berdasarkan laporan dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) NTB tercatat ada lima siswa yang menjadi korban insiden tersebut. Seluruh korban mengalami luka ringan dan lecet.
Sebanyak empat siswa telah diperbolehkan pulang ke rumah, sedangkan satu siswa masih menjalani observasi di rumah sakit untuk penanganan trauma.
Ahsanul yang menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB tersebut menuturkan bangunan yang ambruk terjadi saat jam istirahat sekolah, sehingga sebagian besar siswa berada di luar ruang kelas.
Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bagian struktur atap mengalami patah pada konstruksi kap. Kondisi itu lantas menyebabkan bangunan yang menggunakan rangka kayu dengan penutup atap berupa genteng beton tersebut ambruk.
Saat ini tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR PKP) NTB masih melakukan pemeriksaan lanjutan guna memastikan penyebab pasti kejadian, sekaligus mengevaluasi kondisi bangunan lain di lingkungan sekolah.
"Bangunan yang ambruk merupakan bangunan lama yang dibangun pada tahun 2006 melalui dukungan sumbangan Komite Sekolah, dan seharusnya termasuk dalam ruang kelas yang direhabilitasi melalui anggaran DAK Tahun 2024," kata Ahsanul.
SMA Negeri 7 Mataram termasuk sekolah yang sebelumnya mendapatkan program pembangunan ruang kelas melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024. Ruang kelas baru yang dibangun melalui program tersebut hingga saat ini belum dapat dimanfaatkan lantaran masih dalam proses penanganan hukum.
Ahsanul menyampaikan seluruh anggaran program itu telah dibayarkan, tetapi pembangunan ruang kelas belum terselesaikan sepenuhnya.
"Apabila pembangunan dapat diselesaikan sesuai perencanaan, para siswa semestinya sudah dapat menggunakan ruang kelas baru yang lebih layak dan aman," ucapnya. (ANT/RAI)
