JAKARTA, AFU.ID — Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menegaskan komitmen pemerintah untuk mengurai persoalan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan, terutama terkait akses listrik dan keterbatasan jaringan internet atau blank spot.
Komitmen tersebut dibuktikan melalui kolaborasi lintas sektor yang diperkuat dengan penandatanganan lebih dari 70 Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemendes PDT dengan kementerian/lembaga terkait demi mempercepat penyediaan fasilitas vital desa-desa daerah tertinggal (3T).
"Kita sadar hari ini masih ada desa yang belum teraliri listrik, masih ada daerah blank spot, hingga sumber air bersih yang belum memadai. Perlu kerja sama dan komitmen kita semua untuk memastikan persoalan ini tuntas di era Presiden Prabowo," kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto sepelas penandatanganan di Kantor Kemendes PDT Kalibata, Jakarta, Selasa, (28/4/26).
Kemendes PDT menyakini percepatan pembangunan tersebut tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian saja sehingga perlu menggandeng PT PLN (Persero) serta akademisi Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) untuk mencari solusi teknis bagi desa-desa yang secara geografis sulit dijangkau.
Dia mengungkapkan bahwa kolaborasi ini merupakan implementasi dari Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Hal ini penting karena, menurut dia membangun desa berarti membangun Indonesia sehingga semua pihak, termasuk kementerian, lembaga, hingga sektor swasta, diajak berkolaborasi untuk memiliki desa binaan guna memastikan setiap desa terealisasi potensinya.
Keterlibatan pihak akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), hingga Universitas Padjadjaran dalam kesepakatan kerjasama itu kuga diharapkan dapat memberikan intervensi pendidikan dan inovasi agar kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal bisa setara dengan daerah lain.
Selain infrastruktur fisik, Kemendes PDT juga bersinergi dengan Kementerian Transmigrasi karena sebagian besar wilayah transmigrasi merupakan desa-desa yang memerlukan perhatian khusus dalam peningkatan kemandirian ekonomi.
Bahkan dalam hal ini melibatkan Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad untuk memastikan pembangunan dari bawah benar-benar sesuai dengan peta jalan pembangunan.
"Desa hari ini adalah subjek pembangunan. Kita arahkan semua energi agar desa berdaya dan maju. Jika desa maju, maka Indonesia akan maju," kata Menteri Yandri. (ANT/RHU)
