Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
Deep State dalam Kementerian PU, Dody Hanggodo Akui Sedang Berantas "Rayap" dan Kultur Lama
Bagikan:
Penulis: Erik Erfinanto
Ringkasan Berita
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan adanya praktik "deep state" di kementeriannya, yang ia ibaratkan sebagai rayap yang menggerogoti dari dalam, dan mengakui adanya pelanggaran serius di kalangan pegawai, termasuk absensi fiktif dan keterlibatan dalam judi online. Dalam upaya memberantas budaya birokrasi lama, Dody telah melakukan sejumlah mutasi pejabat untuk memutus mata rantai praktik korupsi, meskipun langkah ini menuai kritik dari anggota DPR yang khawatir dapat menghambat pelaksanaan program. Dody menegaskan bahwa perombakan tersebut merupakan bagian dari usaha untuk memperbaiki integritas dan disiplin di Kementerian PU.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dody Hanggodo mengungkap ada deep state di Kementeriannya. (FOTO AFUID)
Jakarta, AFU.ID – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo secara terbuka mengakui adanya "negara dalam negara" alias deep state di kementerian yang dipimpinnya. Ia mengibaratkan fenomena tersebut seperti rayap yang menggerogoti kayu dari dalam, tampak kokoh dari luar, tetapi ambrol saat digoyang. "Ya bagaimana saya harus mengatakan bahwa yang selama ini didengung-dengungkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, ada deep state di Kementerian PU, memang ada," kata Dody dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, dipantau AFU.ID di Jakarta, Rabu(15/7/2026).
Pernyataan ini diperkuat dengan adanya tiga pejabat Kementerian PU yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi senilai Rp16 miliar oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Juni lalu. Mereka adalah mantan Dirjen Sumber Daya Air Dwi Purwantoro dan mantan Plt Direktur Irigasi dan Rawa Yosiandi Radi Wicaksono.
Dody menjelaskan, deep state di kementeriannya bukanlah entitas abstrak, melainkan praktik nyata yang sudah mengakar dan melibatkan pejabat senior. "Bagi saya, menjelaskan deep state di Kementerian Pekerjaan Umum, kayak saya menganalogikan dengan rayap di dalam kayulah. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya kayunya difumigasi. Kalau sudah parah, ya diganti. Udah gitu saja," ujarnya.
Selama ini pejabat senior memanfaatkan kekuasaannya untuk mengatur pegawai yang lebih muda dengan cara-cara yang tidak etis. "Saya itu paling benci sekali kalau kemudian senior-senior PU itu justru memanfaatkan generasi-generasi muda ini untuk kelakuan bejatnya mereka. Kan mereka itu gini, 'Lu mau sekolah ya? Oke. Tapi lu ini ya, lu gua pakai nama lu dulu ya untuk beli mobil.' Kan kurang ajar itu. Iya kan?" katanya.
Dody mengungkapkan dua temuan mengejutkan yang menjadi latar belakang kebijakan perombakan birokrasi. Pertama, sekitar 4.000 pegawai dari total 38.600 ASN di Kementerian PU terbukti melakukan pelanggaran absensi elektronik atau absen fiktif. Jumlah ini setara dengan satu dari sepuluh pegawainya. "Bayangkan, 3.000–4.000 orang itu main-main absen. Satu dari sepuluh pegawai saya bohong soal absen," ujar Dody dalam wawancara di Podcast Akbar Faizal, Rabu (15/7/2026).
Kedua, berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sekitar 6.000 pegawai atau 15 persen dari total ASN di kementeriannya terdeteksi terlibat dalam transaksi judi online. "Ini bukan data saya, data PPATK. Judol itu pidana," tegas Dody.
Ia mengaku jengkel dengan temuan tersebut, mengingat kementeriannya mengelola anggaran negara yang mencapai ratusan triliun rupiah. Menurutnya, pelanggaran disiplin ini berlangsung lama karena lemahnya penindakan dan kuatnya hubungan pertemanan antarkelompok atau angkatan pegawai. Dody mengaku telah berkali-kali melakukan pergantian pejabat mulai dari eselon I, eselon II, eselon III, hingga kepala balai untuk memutus mata rantai praktik deep state tersebut. "Itu sebabnya kemudian kenapa bolak-balik saya gonta-ganti eselon 1, bolak-balik saya ganti eselon 2, eselon 3, dan seterusnya. Even kepala balai," ujarnya.
Langkah ini menuai kritik dari sejumlah kalangan, termasuk anggota DPR Komisi V Yasti Soepredjo Mokoagow yang menyebut kebijakan mutasi telah menimbulkan kecemasan di kalangan ASN. "Pegawai di kementerian kini takut menjalankan program. Saya khawatir langkah pencegahan ini justru menghambat pelaksanaan program," ujarnya dalam rapat pada 11 Juni 2026.
Dody membantah bahwa mutasi dilakukan sebagai bentuk hukuman atas bocornya dokumen perjalanan dinasnya ke New York yang sempat menjadi polemik di media sosial. Ia menegaskan bahwa perombakan adalah bagian dari penyegaran struktural yang lazim dilakukan.
Salah satu kasus yang menjadi simbol perlawanan Dody terhadap deep state adalah dugaan penyimpangan yang melibatkan mantan Dirjen Sumber Daya Air. Dody menceritakan adanya temuan dari inspektorat jenderal terkait pengajuan anggaran sewa helikopter untuk perjalanan dinas penanganan bencana yang diduga fiktif. Dari sepuluh kali pengajuan, hanya satu yang benar-benar untuk perjalanan dinas. Kasus tersebut kini telah masuk ke ranah hukum dan yang bersangkutan memilih mengundurkan diri. "Ya waktu itu saya sampaikan kepada yang bersangkutan, kamu mau mengundurkan diri atau kamu kan dipecat oleh Presiden, mereka mengundurkan diri gitu," ujar Dody. (EER)
