JAKARTA, AFU.ID – Amerika Serikat membawa ancaman serangan militer ke tengah perundingan dengan Iran mengenai pembukaan Selat Hormuz dan penghentian serangan terhadap kapal-kapal komersial. Washington menuntut Teheran menyatakan secara terbuka bahwa seluruh jalur pelayaran di Selat Hormuz dapat dilalui tanpa pungutan serta tidak lagi menjadi sasaran tembakan.
Seorang pejabat AS memperingatkan Iran akan menghadapi konsekuensi apabila tidak memberikan pernyataan tersebut. “Mereka akan memberikan pernyataan itu kepada kami atau hasilnya tidak akan baik bagi mereka,” kata pejabat AS yang identitasnya tidak disebutkan, dikutip dari Reuters, Minggu (12/7/2026). AS juga menuntut Iran mengakui seluruh jalur di Selat Hormuz terbuka bagi pelayaran internasional.
Washington menolak klaim Teheran yang ingin mempertahankan kendali atas selat strategis tersebut. Ancaman itu disampaikan ketika komunikasi antara kedua negara masih berlangsung. Presiden AS Donald Trump mengatakan Washington menerima permintaan Iran untuk melanjutkan pembicaraan, tetapi menyatakan gencatan senjata yang dicapai pada Juni telah berakhir.
Pejabat AS menyebut Presiden Trump memerintahkan timnya tetap membuka jalur perundingan. Namun, serangan militer akan kembali dilakukan apabila Iran menyerang kapal atau melakukan tindakan yang dianggap bermusuhan. “Jika mereka terus menembaki kapal-kapal atau melakukan tindakan permusuhan lainnya, kami akan membalas menyerang mereka,” ujar pejabat tersebut.
Serangan Kapal Picu Aksi Saling Balas
Ketegangan meningkat setelah tiga kapal tanker komersial Qatar dan Arab Saudi diserang saat melintasi Selat Hormuz. AS kemudian melancarkan serangan ke sejumlah lokasi di Iran. Iran membalas dengan menyerang fasilitas militer AS di sejumlah negara Teluk. Rangkaian serangan itu membuat gencatan senjata yang sebelumnya disepakati kedua negara runtuh.
Teheran disebut memberi tahu Washington bahwa serangan terhadap kapal dilakukan oleh bagian dalam sistem Iran yang bertindak di luar kendali. Pejabat AS menduga terjadi perebutan pengaruh antara kelompok garis keras dan kelompok pragmatis di Iran. Namun, Iran tetap menolak melepaskan kendali atas Selat Hormuz.
Teheran menjadikan penguasaan jalur tersebut sebagai salah satu posisi tawar utama dalam menghadapi tekanan AS. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi dijadwalkan membahas situasi Selat Hormuz bersama Oman. Jalur diplomasi itu berjalan ketika serangan militer dan gangguan terhadap pelayaran masih berlangsung.
Selain masalah Hormuz, AS menuntut Iran menyerahkan lebih dari 900 pon uranium dengan tingkat pengayaan tinggi. Washington menyatakan tidak akan ada kesepakatan apabila material nuklir tersebut tidak diserahkan. Perundingan mengenai program nuklir sebelumnya ditargetkan selesai dalam 60 hari berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani pada Juni 2026. (FAD)
