JAKARTA AFU.ID — Krisis pangan di Jalur Gaza semakin memburuk di tengah berkurangnya distribusi bantuan kemanusiaan. Ribuan warga Palestina kini harus mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan satu porsi makanan sederhana dari dapur umum yang masih beroperasi di wilayah tersebut.
Salah seorang pengungsi, Khairi Harara, mengaku harus berdiri lama di bawah terik matahari demi mendapatkan semangkuk kecil sup lentil untuk keluarganya yang berjumlah sembilan orang.
Menurutnya, banyak warga lain yang bahkan pulang dengan tangan kosong karena kehabisan jatah makanan. "Saya tidak tahu jatah makanan ini akan diberikan untuk siapa. Jumlahnya sangat sedikit," katanya, dilansir Xinhua, Senin, (18/5/2026).
Dapur umum yang dikelola organisasi kemanusiaan World Central Kitchen (WCK) menjadi salah satu sumber makanan utama bagi warga Gaza. Namun, organisasi itu mulai mengurangi distribusi bantuan akibat tekanan pendanaan yang semakin berat.
WCK sebelumnya mampu membagikan hingga satu juta makanan hangat per hari sejak konflik Israel-Hamas pecah pada 2023.
Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (UNOCHA) menyebut jumlah makanan harian yang dibagikan dapur umum di Gaza kini turun drastis, dari sekitar 1,8 juta porsi pada Februari menjadi sekitar 1 juta porsi pada Mei 2026.
Akibatnya pengurangan tersebut, satu dari lima keluarga kini hanya makan sekali sehari, dengan sebagian orang dewasa memilih tidak makan agar anak-anak mereka bisa makan
Salah satu warga di Maghazi, Gaza tengah, Samah Hamad, mengatakan dia dan kedua anaknya kini sepenuhnya bergantung pada titik distribusi makanan di dekat tempat tinggal mereka. Suaminya tewas dalam konflik tersebut.
"Dapur umum menyediakan satu kali makan sehari, dan kadang itu bahkan tidak cukup untuk seorang anak," katanya sambil memegang wadah plastik yang baru diterimanya. Menurut Hamad, makanan yang diberikan hampir selalu sama -- kacang-kacangan dan lentil. "Saat ada nasi dan daging, itu terasa seperti momen langka bagi anak-anak."
Menurunnya bantuan pangan mencerminkan pembatasan yang lebih luas terhadap aliran bantuan ke Gaza. Ismail Thawabta, kepala kantor media pemerintah yang dikelola Hamas, mengatakan bahwa sejak gencatan senjata berlaku pada Oktober tahun lalu, sekitar 48.600 truk telah memasuki Gaza dari total 131.400 truk yang diharapkan masuk.
Pada pekan-pekan pertama Mei saja, katanya, hanya sekitar seperempat dari pengiriman bantuan yang diharapkan yang berhasil masuk.
Thawabta menggambarkan pembatasan tersebut sebagai kebijakan yang disengaja dengan menggunakan makanan sebagai alat tekanan politik, yang melanggar hukum humaniter internasional.
Dia juga mengatakan bahwa pembatasan terhadap sejumlah bahan pangan, termasuk daging dan produk beku, ditambah gangguan pasokan listrik dan bahan bakar yang dibutuhkan untuk penyimpanan dingin, telah memperburuk malanutrisi dan mendorong kenaikan harga. (ANT/RAI)
