JAKARTA, AFU.ID — Presiden Lebanon Joseph Aoun bertolak ke Washington, Amerika Serikat, pada Sabtu (18/7/2026), menjelang pertemuan dengan Presiden Donald Trump untuk membahas pelaksanaan penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon. Pertemuan kedua pemimpin dijadwalkan berlangsung pada Selasa (21/7/2026). Selain hubungan bilateral, pembicaraan akan berfokus pada penguatan gencatan senjata, dukungan terhadap Angkatan Bersenjata Lebanon, pemulihan ekonomi, serta masa depan pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL.
Seorang pejabat senior Lebanon mengatakan Amerika Serikat sebagai mediator dinilai memiliki kemampuan untuk menekan Israel agar melaksanakan perjanjian kerangka yang disepakati pada 26 Juni 2026. Kesepakatan tersebut mengatur penarikan bertahap pasukan Israel dan penempatan tentara Lebanon di wilayah yang dikosongkan. Penarikan akan dimulai melalui dua wilayah percontohan di Lebanon selatan yang lokasinya belum diumumkan secara resmi. Namun, kesepakatan itu tidak menetapkan tenggat waktu penarikan seluruh pasukan Israel.
Penyelesaian penarikan dikaitkan dengan kesiapan tentara Lebanon mengambil alih pengamanan serta pelucutan senjata kelompok bersenjata, yang merujuk kepada Hizbullah. Kelompok tersebut menolak perjanjian dan menyatakan tidak akan menyerahkan senjata selama pasukan Israel masih berada di Lebanon. Israel saat ini menguasai zona penyangga selebar sekitar 10 kilometer di sepanjang perbatasan Lebanon. Israel menyebut pendudukan itu diperlukan untuk melindungi wilayah utaranya, sedangkan Beirut menuntut penarikan pasukan segera dimulai.
Kunjungan Aoun dilakukan setelah putaran keenam perundingan langsung Lebanon–Israel yang dimediasi Amerika Serikat berakhir di Roma pada Rabu (15/7/2026). Pejabat AS menyebut perundingan tersebut berlangsung positif dan menghasilkan pedoman pelaksanaan wilayah percontohan yang selanjutnya akan dibahas pada tahap teknis. Masa depan UNIFIL juga menjadi salah satu agenda pembicaraan. Mandat terakhir pasukan PBB tersebut berakhir pada 31 Desember 2026, kemudian dilanjutkan dengan proses penarikan secara bertahap sepanjang 2027 dan penyerahan tanggung jawab keamanan kepada tentara Lebanon.
Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul pada Jumat (17/7/2026) mengusulkan pembentukan pasukan bermandat Uni Eropa untuk menggantikan UNIFIL. Usulan itu disebut diperlukan agar tidak terjadi kekosongan keamanan setelah misi PBB berakhir, sekaligus mendukung penarikan pasukan Israel tanpa membuka ruang bagi kembalinya kelompok bersenjata. Pemerintah Lebanon menyambut kemungkinan kehadiran pasukan internasional lain yang dapat membantu penempatan tentara nasional di wilayah selatan. Sejak pertempuran kembali pecah pada 2 Maret 2026, lebih dari 4.300 orang dilaporkan tewas dan sekitar 12.200 lainnya terluka akibat serangan Israel di Lebanon. (RHU)
