JAKARTA, AFU.ID — Kemacetan panjang di Jalan Raya Cakung-Cilincing, Jakarta Timur, mendorong warga Jakarta Garden City (JGC) menyampaikan surat kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Surat tersebut berisi permintaan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi antrean truk kontainer yang terus berulang di kawasan tersebut. Warga menilai penanganan sementara yang dilakukan selama ini belum mampu menyelesaikan akar persoalan.
Sebelumnya, antrean truk kontainer menuju sejumlah depo logistik kembali memadati Jalan Cakung-Cilincing hingga menyebabkan kemacetan sejak Selasa hingga Rabu, (22/7/2026). Kondisi tersebut membuat petugas menerapkan rekayasa lalu lintas dengan mengarahkan kendaraan besar berputar di U-turn depan Polsek Cakung guna mengurangi kepadatan di persimpangan. Namun, volume kendaraan menuju kawasan depo masih tinggi sehingga arus lalu lintas tetap mengalami perlambatan.
Salah seorang warga JGC, Wahyu Andre Maryono, mengatakan persoalan kemacetan di koridor Cakung-Cilincing membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif dibanding sekadar pengalihan arus lalu lintas kendaraan. Menurutnya, pemerintah perlu menyusun kajian menyeluruh yang menggabungkan aspek manajemen logistik, tata kelola transportasi, hingga dampak sosial terhadap masyarakat sekitar. "Kami berharap adanya intervensi langsung dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memutus mata rantai masalah ini melalui pendekatan manajerial modern dan integrasi lintas sektoral," kata Wahyu.
Dalam surat tersebut, warga mengusulkan penerapan sistem antrean digital terintegrasi atau Truck Booking System (TBS) di seluruh depo peti kemas agar truk tidak lagi menumpuk di badan jalan saat kapasitas depo penuh. Selain itu, mereka juga mengusulkan pembangunan buffer zone sebagai kantong parkir bagi kendaraan logistik sebelum memasuki kawasan depo. Warga mendorong percepatan pemindahan titik pengembalian kontainer ke kawasan industri penyangga seperti Dry Port Cikarang atau Bekasi dengan memanfaatkan jaringan kereta barang.
Wahyu menilai kemacetan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tidak hanya merugikan pengguna jalan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat sekitar. Selain memperpanjang waktu tempuh, antrean truk dinilai meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas serta memperburuk kualitas udara di kawasan permukiman. "Persoalan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa adanya formula solusi yang bersifat permanen dan berkeadilan di lapangan," ujarnya.
Menurut Wahyu, penumpukan truk kontainer tidak semata dipicu operasional depo, melainkan juga berkaitan dengan kebijakan logistik nasional, ketidakseimbangan arus impor dan ekspor, hingga kendala distribusi kontainer kosong di pelabuhan. Karena itu, ia berharap usulan yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merumuskan solusi jangka panjang. Langkah tersebut diharapkan mampu memulihkan kelancaran lalu lintas sekaligus menjaga distribusi logistik tetap berjalan tanpa mengorbankan kenyamanan masyarakat. (RAI)
