ICW Menang di Komisi Informasi, Kemenkes Wajib Buka Kontrak Vaksin Covid-19

JAKARTA, AFU.ID — Indonesia Corruption Watch (ICW) memenangkan sengketa informasi publik melawan Kementerian Kesehatan terkait permohonan dokumen kontrak pengadaan vaksin Covid-19. Putusan yang dibacakan Komisi Informasi pada Selasa (30/6/2026) menyatakan dokumen kontrak pengadaan vaksin merupakan informasi publik yang wajib dibuka.

Sengketa tersebut bermula ketika ICW mengajukan permohonan informasi pada September 2021 sebagai bagian dari riset mengenai tata kelola pengadaan vaksin Covid-19. Dokumen yang diminta meliputi rancangan kontrak dan kontrak pengadaan vaksin Sinovac, AstraZeneca, dan Pfizer beserta perubahan kontraknya yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan. Namun, sengketa baru mulai disidangkan Komisi Informasi pada 2026 sebelum akhirnya diputuskan pada akhir Juni tahun ini.

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Wana Alamsyah mengatakan putusan tersebut menegaskan dokumen pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk kontrak vaksin Covid-19, merupakan informasi publik yang harus dibuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, keterbukaan kontrak penting mengingat pemerintah mengalokasikan anggaran pengadaan vaksin sebesar Rp57,84 triliun pada 2021, dengan realisasi belanja mencapai Rp11,72 triliun hingga akhir Juli 2021 untuk pengadaan 65,79 juta dosis.

Staf Investigasi ICW Zararah Azhim Syah menilai kemenangan itu sekaligus menegaskan  prinsip keterbukaan informasi tetap berlaku meski pengadaan dilakukan dalam kondisi darurat. "Namun, ICW menyoroti fakta bahwa keterbukaan informasi dalam perkara ini datang sangat terlambat. Masyarakat harus menunggu hampir lima tahun untuk memperoleh kepastian hukuM," kata Zararah, Rabu (1/6/2026). Ia menambahkan, keterlambatan itu menghambat pengawasan publik ketika anggaran negara sedang dibelanjakan dalam jumlah besar.

Atas putusan itu, ICW mendesak Kementerian Kesehatan segera membuka dokumen kontrak pengadaan vaksin Covid-19 sesuai amar putusan Komisi Informasi. ICW juga meminta Komisi Informasi membenahi mekanisme penyelesaian sengketa agar lebih cepat, dan mendorong seluruh badan publik mempublikasikan dokumen kontrak pengadaan secara proaktif guna memperkuat transparansi dan mencegah praktik korupsi. (RAI)