JAKARTA, AFU.ID — Rencana impor minyak Rusia dan kerja sama pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan Indonesia masih tertahan di tahap awal. Rusia menyebut hingga kini belum menerima permintaan maupun rincian kebutuhan yang spesifik dari Pemerintah Indonesia terkait dua proyek energi tersebut.
Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergey Tolchenov mengatakan pembahasan teknis menjadi kunci sebelum kerja sama dapat direalisasikan. "Kami memerlukan informasi yang lebih spesifik dari Pemerintah Indonesia," kata Tolchenov di Jakarta, Rabu (24/6/2026). Menurut dia, Rusia masih menunggu kejelasan mengenai jenis minyak yang dibutuhkan, volume impor, pelabuhan tujuan, hingga skema pembayaran yang akan digunakan Indonesia.
Tolchenov menegaskan detail tersebut merupakan bagian penting dalam setiap kontrak kerja sama. "Tidak masalah minyak dan gas atau mungkin biji-bijian, susu, atau jenis makanan apa pun. Jadi, ini harus dibahas," tambahnya.
Pemerintah sebelumnya memastikan rencana impor minyak mentah dari Rusia tetap berjalan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut langkah tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan dan cadangan energi nasional.
Rencana impor itu merupakan tindak lanjut dari komitmen pembelian 150 juta barel minyak Rusia yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026. Kesepakatan tersebut lahir setelah kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia.
Selain minyak, kerja sama di sektor energi nuklir juga masih menunggu kejelasan dari pemerintah Indonesia. Tolchenov mengatakan hingga saat ini belum ada permintaan resmi maupun proposal teknis yang diajukan terkait pembangunan PLTN.
Menurut dia, Rusia siap menawarkan berbagai teknologi yang dimiliki. Namun, pemerintah Indonesia terlebih dahulu perlu menentukan lokasi proyek, kapasitas pembangkit, hingga jenis reaktor yang akan digunakan.
Pembahasan proyek nuklir juga dinilai tidak sederhana karena membutuhkan regulasi khusus dan melibatkan banyak lembaga. Tolchenov menyebut pengembangan PLTN harus melalui koordinasi dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) serta penetapan operator nasional yang akan menjalankan proyek tersebut.
Ia mengungkapkan CEO Rosatom, Alexey Likhachev, telah berkunjung ke Indonesia untuk membahas peluang kerja sama energi nuklir. Pertemuan tersebut membahas berbagai aspek teknis yang diperlukan apabila proyek PLTN benar-benar dijalankan.
Dalam sejumlah diskusi antara pemerintah Indonesia, BRIN, dan Rosatom, salah satu opsi yang mengemuka adalah pembangunan PLTN terapung. Model tersebut dinilai berpotensi menjadi alternatif untuk memperkuat pasokan energi di wilayah kepulauan. (ANT/RAI)
