PT Agrinas Pangan Nusantara sedang menjadi sorotan publik. Di saat yang sama, muncul sebuah fakta yang mengundang perdebatan. Divisi Business & Partnership Tempo diketahui mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Agrinas untuk menawarkan program komunikasi strategis. Fakta ini kemudian dipublikasikan oleh Direktur Agrinas, Joao Angelo de Sousa Mota, yang mengaku mempertanyakan maksud dari pendekatan tersebut.
Momentum itulah yang kemudian memicu polemik. Tempo merespons melalui tulisan panjang Direktur Tempo Media Group, Wahyu Dhyatmika, berjudul Iklan Tidak Membeli Pemberitaan. Hampir seluruh isi tulisan tersebut menjelaskan konsep pemisahan antara bisnis dan redaksi, atau yang lazim dikenal sebagai firewall. Masalahnya, justru bukan di situ letak pertanyaan publik.
Tulisan Wahyu berangkat dari asumsi bahwa publik menganggap media tidak boleh menerima iklan dari pihak yang diberitakannya. Padahal, hampir tidak ada kritik yang berbunyi demikian. Dalam praktik jurnalisme modern, hampir semua media hidup dari pendapatan iklan. Tidak ada yang mempermasalahkan Tempo menawarkan ruang iklan kepada kementerian, BUMN, perusahaan swasta, bahkan kepada institusi yang sedang diberitakan secara kritis.
Yang menjadi persoalan justru jauh lebih spesifik: mengapa pendekatan bisnis itu dilakukan ketika Agrinas sedang menjadi salah satu objek pemberitaan paling panas? Di saat yang sama, Tempo juga sedang menerbitkan serangkaian laporan kritis mengenai Agrinas dan program Koperasi Desa Merah Putih yang memang sedang menuai perdebatan publik itu. Timing seperti ini tidak bisa dianggap sebagai detail yang tidak penting.
Dalam etika profesi, independensi tidak cukup hanya dijalankan. Independensi juga harus terlihat dijalankan. Seorang hakim, misalnya, tidak cukup mengatakan dirinya objektif apabila ternyata makan malam bersama salah satu pihak yang sedang berperkara. Bisa jadi tidak ada transaksi apa pun. Namun publik tetap akan mempertanyakan independensinya. Prinsip yang sama berlaku dalam dunia jurnalistik. Publik tidak sedang menuduh Tempo menjual berita. Publik juga tidak sedang menuduh telah terjadi transaksi editorial.
Yang dipersoalkan adalah munculnya situasi yang secara kasat mata dapat menimbulkan kesan bahwa objek pemberitaan juga sedang menjadi target pendekatan bisnis. Dalam etika media internasional, keadaan seperti ini dikenal sebagai appearance of conflict of interest. Persepsi tersebut sering kali sama pentingnya dengan konflik kepentingan yang benar-benar terjadi. Ironisnya, aspek inilah yang sama sekali tidak dibahas dalam tulisan Wahyu.
Tempo Menjawab Pertanyaan yang Tidak Ditanyakan
Sebagian besar tulisan Wahyu sebenarnya berisi penjelasan mengenai konsep yang hampir semua orang sudah pahami. Tempo menyebut, bahwa redaksi dan bisnis dipisahkan. Tidak ada keraguan soal ini. Jika Tempo menyebut bahwa Dewan Pers mengatur pemisahan tersebut, itu juga memang benar adanya. Bahwa wartawan tidak boleh mencari iklan dan bahwa iklan tidak boleh menentukan isi berita, juga benar.
Tidak ada yang membantah pernyataan itu. Namun persoalannya bukan apakah firewall itu ada. Persoalannya adalah apakah firewall tersebut bekerja secara efektif dalam kasus Agrinas. Ini dua pertanyaan yang sangat berbeda. Alih-alih menjelaskan kasus konkret, Tempo justru memberikan kuliah panjang mengenai teori pers.
Padahal yang ingin diketahui publik sangat sederhana: Apakah divisi bisnis mengetahui bahwa Agrinas sedang menjadi objek liputan intensif? Apakah ada prosedur internal yang mengatur agar perusahaan yang sedang menjadi sasaran investigasi tidak didekati terlebih dahulu? Mengapa tidak memberi jeda waktu terlebih dulu untuk bernafas. Tidak satu pun pertanyaan itu dibahas dalam tulisan itu.
Lagi pula, standar etik tidak menunggu terjadinya suap Salah satu argumen utama Wahyu adalah bahwa belum ada bukti uang memengaruhi pemberitaan. Pernyataan ini tentu benar. Namun, kritik publik sejak awal juga tidak pernah menyatakan bahwa telah terjadi suap. Tempo menggunakan standar pembuktian pidana untuk menjawab persoalan etik. Padahal etika justru bekerja sebelum pelanggaran terjadi.
Etika dibuat untuk mencegah munculnya situasi yang dapat merusak kepercayaan publik. Seorang auditor tidak harus terbukti menerima uang untuk dinilai melanggar etika. Cukup ketika ia mengaudit perusahaan milik keluarganya sendiri, konflik kepentingan sudah dianggap muncul. Demikian pula media. Publik tidak harus membuktikan adanya transaksi agar berhak mempertanyakan keputusan bisnis yang dilakukan pada waktu yang sensitif.
Sulit membantah bahwa Agrinas sedang berada dalam pusaran kontroversi. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan ini menjadi sasaran berbagai kritik terkait penugasannya dalam proyek Koperasi Desa Merah Putih, mulai dari pertanyaan mengenai tata kelola, mekanisme penunjukan, transparansi proyek, hingga berbagai dugaan penyimpangan yang ramai diperdebatkan di ruang publik.
Tempo sendiri menjadi salah satu media yang aktif memberitakan isu tersebut. Artinya, Agrinas bukan perusahaan biasa yang sedang menjalankan aktivitas normal. Ia sedang menjadi subjek pemberitaan investigatif. Dalam konteks seperti itu, pendekatan bisnis dari media yang sama tentu memiliki sensitivitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan apabila dilakukan pada situasi normal.
Inilah yang gagal dipahami, atau setidaknya gagal dijelaskan dalam tulisan itu. Tulisan Wahyu sebenarnya dapat dimulai dengan satu kalimat sederhana. "Kami memahami mengapa publik mempertanyakan hal ini." Kalimat seperti itu justru menunjukkan bahwa Tempo menyadari pentingnya menjaga kepercayaan publik. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tempo memilih posisi defensif. Seolah-olah kritik muncul karena masyarakat tidak memahami cara kerja media.
Padahal masyarakat memahami bahwa media memiliki divisi bisnis. Yang dipertanyakan adalah apakah dalam kasus ini divisi bisnis menggunakan pertimbangan yang cukup bijaksana. Sebenarnya polemik ini bisa menjadi momentum bagi Tempo untuk menunjukkan standar etik yang lebih tinggi. Misalnya dengan mengatakan bahwa secara prinsip surat tersebut memang tidak melanggar aturan, tetapi perusahaan akan mengevaluasi prosedur internal agar pendekatan bisnis kepada pihak yang sedang menjadi objek pemberitaan sensitif dilakukan dengan lebih hati-hati.
Respons seperti itu justru akan memperkuat kredibilitas Tempo. Sebaliknya, tulisan yang terbit justru terasa seperti upaya membela institusi melalui uraian normatif yang panjang, tanpa benar-benar menjawab sumber kegelisahan publik. Tidak ada yang mengatakan Tempo tidak boleh menerima iklan. Juga tidak ada desakan agar media harus hidup tanpa bisnis.
Mengapa, ketika Agrinas sedang menjadi sasaran pemberitaan kritis dan perhatian publik begitu besar, justru pada saat itulah divisi bisnis Tempo menawarkan kerja sama komunikasi strategis? Selama pertanyaan sederhana itu tidak dijawab secara langsung, tulisan sepanjang apa pun tentang firewall, Dewan Pers, atau Undang-Undang Pers hanya akan terasa sebagai pembelaan teoritis terhadap kritik yang sesungguhnya sangat konkret. (EER)
