JAKARTA, AFU.ID - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda meminta Pemerintah dan PT KAI mempercepat pengerjaan proyek Double-Double Track (DDT) pascakecelakaan kereta di Bekasi. Huda menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyediakan anggaran untuk pembenahan jalur tersebut.
Menurut Huda, pemisahan jalur antara kereta luar kota dan dalam kota sudah final dan tidak perlu menunggu rekomendasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
"Isu soal Double-Double Track (DDT). DDT itu sudah enggak usah nunggu rekomendasi KNKT. Di situ sudah memang perlu pemisahan antara jalur cepat luar kota dengan jalur kereta api dalam kota. Itu sudah kesimpulan, maka dari itu nggak usah ada diskusi sebenarnya, itu sudah langsung oke," ujar Huda di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Huda menyebutkan ada sisa jalur sepanjang kurang lebih 17 kilometer yang masih perlu dikerjakan. Ia meminta agar masalah ketersediaan anggaran tidak lagi dijadikan alasan penundaan proyek.
"DDT kurang lebih Jakarta sana itu kurang lebih sekitar 17 kiloan. Jadi enggak boleh lagi ada isu enggak ada anggaran, Pak Presiden sudah ngasih Rp 7 T gitu. Rp 7 T saya kira khusus untuk jalur Jabodetabek yang high season ini sudah langsung aja pakai pembangunan DDT untuk memisahkan jalur itu," tutur dia.
Kemenhub Kelola Perlintasan
Terkait pengelolaan perlintasan sebidang, Huda menjelaskan bahwa wewenang tersebut secara aturan berada pada pemerintah daerah (Pemda), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, bukan pada PT KAI.
"Perlintasan sebidang itu memang mandatnya tidak di KAI. Jadi mandatnya kalau perlintasannya melintasi jalan provinsi, berarti Pemprov. Kalau jalurnya Kabupaten/Kota, Pemda Kabupaten/Kota," kata Huda.
Namun, Huda mengusulkan agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengambil alih tanggung jawab tersebut guna menghindari perdebatan dan saling lempar wewenang antarinstansi.
"Tapi kita ingin sudah enggak usah ada itu, saya termasuk yang mendorong semua diambil alih oleh pusat, di-takeover. Oleh siapa? Kemenhub," ucap dia.
Alasan Huda mendorong pengambilalihan ini adalah ketidakpastian ketersediaan dana dari masing-masing Pemda untuk memperbaiki perlintasan sebidang di wilayahnya.
"Kalau lagi-lagi lempar-lemparan, Pemda Provinsi belum tentu punya duit, betul enggak? Pemda Kabupaten/Kota belum tentu punya duit gitu. Tantangannya memang berat, kita punya 3.700 perlintasan sebidang seluruh Indonesia, se-Jawa ini hampir 2.500," ujar dia.
Rencana Perbaikan
Sebelumnya, menyusul kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan memperbaiki seluruh perlintasan kereta api. Prabowo mencatat ada ribuan titik perlintasan di Pulau Jawa yang perlu dibenahi.
"Kemudian, di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini, saya kira dari zaman Belanda ya sudah berapa puluh tahun," kata Prabowo di RSUD Bekasi, Selasa (28/4/2026).
Presiden menginstruksikan agar seluruh perlintasan diperbaiki, baik dengan membangun pos jaga maupun jalan layang.
"Sekarang sudahlah kita selesaikan semua itu, saya sudah perintahkan kita akan perbaiki semua lintasan tersebut dengan apakah dengan dilakukan pos jaga atau dengan flyover nanti pelaksananya kita tunjuk," kata Prabowo.
Prabowo menyebutkan proyek perbaikan fasilitas ini diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp 4 triliun dan harus segera dilaksanakan untuk alasan keselamatan operasional kereta api.
"Kita perhitungkan sekitar hampir Rp 4 triliun demi keselamatan dan demi karena kita sangat penting kita sangat perlu kereta api, sekarang saatnya sudah berapa puluh tahun kita sekarang lakukan," ujarnya. (FAD)
