Jakarta, AFU.ID — Jakarta Barat masih dihadapkan pada tingginya timbulan sampah, yakni sekitar 807.966 ton per tahun. Namun, hanya 212.450 ton atau sekitar 26 persen yang dimanfaatkan kembali setiap tahun.
Belakangan ini, persoalan sampah di wilayah tersebut kembali menjadi sorotan. Meski tergolong “lagu lama”, viralnya tumpukan sampah di sejumlah titik membuat isu ini kembali ramai diperbincangkan.
Beberapa lokasi yang menjadi sorotan akibat viral di media sosial antara lain area luar Pasar Kopro di Grogol Petamburan, badan Jalan Kanal Banjir Barat, serta Rusun Angke di Tambora.
Di area luar Pasar Kopro pada Selasa (31/3) lalu misalnya, tumpukan sampah menggunung dan meluber hingga ke badan jalan. Tumpukan sampah itu sebagian besar berupa limbah rumah tangga, kantong plastik, karung, hingga kasur bekas.
Tak ayal, kawasan tersebut tampak kotor dan becek, mengeluarkan bau menyengat. Lantai di sekitarnya pun cenderung menghitam akibat cairan yang merembes dari tumpukan sampah.
Selain itu, terlihat beberapa gerobak yang penuh sampah berjejer, menandakan lokasi tersebut berfungsi sebagai tempat transit sebelum sampah diangkut.
Seorang pedagang di sekitar lokasi, Yahya, mengaku terganggu oleh aroma tak sedap sebelum sampah akhirnya diangkut oleh petugas.
Bahkan, menurutnya, keberadaan tumpukan sampah tersebut dapat menurunkan minat pelanggan untuk berbelanja.
Ia pun berharap persoalan penumpukan ini tidak terus dibiarkan dan segera diselesaikan secara permanen. Apalagi, kata dia, warga telah membayar iuran kebersihan setiap bulan.
Di lokasi lain, yakni kawasan Rusun Tambora, persoalan sampah bahkan lebih serius. Pasalnya, akibat tumpukan sampah, dinding warung seorang pedagang sayur di samping tempat pembuangan dilaporkan sempat roboh.
Menurut pengakuan Masruroh (67), tumpukan sampah di samping warungnya beberapa waktu lalu mengeluarkan cairan lindi yang merembes ke berbagai arah.
Belatung pun menggerogoti tumpukan tersebut akibat banyaknya sampah basah rumah tangga.
Puncaknya terjadi ketika sampah menumpuk hingga setinggi atap warung, sehingga tembok tempatnya berdagang roboh karena tak mampu menahan beban.
Kendati demikian, Masruroh tak punya pilihan selain bertahan, lantaran anak-anaknya hingga kini belum memiliki pekerjaan tetap. Ia tetap berjualan meski berada tepat di samping tumpukan sampah.
Meski akhirnya diangkut petugas, Masruroh berharap ada pengawasan yang lebih ketat terhadap kebersihan serta kesadaran warga untuk membuang sampah pada tempatnya.
Beralih ke bangunan rusunawa, persoalan sampah juga terjadi, khususnya pada lorong saluran pembuangan vertikal (trash chute/shaft).
Saluran ini terintegrasi dengan gedung dari lantai satu hingga lantai 16, berukuran sekitar 30 x 60 sentimeter, dan berfungsi untuk menjatuhkan sampah rumah tangga dari lantai atas ke lantai dasar.
Setiap lantai dilengkapi satu pintu trash chute yang dapat dibuka-tutup untuk membuang sampah ke penampungan di lantai dasar.
Namun, penampungan sampah di area lantai dasar terlihat sudah penuh dan belum diangkut.
Kondisi itu membuat sampah yang baru dibuang dari atas tersumbat di dalam saluran hingga menumpuk, terutama pada jalur pembuangan di Tower B dan C.
Pada saluran pembuangan di Tower B, sampah telah tersumbat selama kurang lebih satu bulan dan menumpuk hingga lantai tiga.
Sementara itu, kondisi lebih parah terjadi di Tower C, di mana sampah menumpuk hingga lantai enam.
Imbasnya, warga yang tinggal di lantai bawah tidak lagi dapat membuang sampah melalui shaft dan harus turun langsung ke lantai dasar.
Petugas rusun pun mengeluhkan kompleksitas pekerjaan membersihkan shaft tersebut. Pasalnya, penghuni kerap tetap membuang sampah meski proses pembersihan sedang berlangsung.
"Tertimpa buangan sampah adalah makanan sehari-hari para petugas kebersihan di rusun tersebut," kata Pelaksana Kebersihan Rusunawa Tambora, Soiful Bahri.
Ia menyebut, petugas harus masuk ke dalam shaft yang dipenuhi sampah berbau busuk untuk mengeruk tumpukan secara manual.
Sampah-sampah itu ditarik keluar, dimasukkan ke dalam tong sampah besar, lalu dibawa turun menggunakan lift.
Kendati petugas sudah mengimbau agar penghuni rusun tidak membuang sampah selama proses pembersihan shaft, tetap saja ada penghuni yang membandel hingga sampahnya menimpa petugas.
Pembatasan kuota TPST Bantar Gebang
Setelah diusut lebih jauh, salah satu faktor penumpukan sampah di sejumlah titik di Jakarta Barat adalah pembatasan kuota pembuangan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, dari 308 truk menjadi 190 truk per hari.
Pembatasan tersebut merupakan imbas dari insiden longsor yang terjadi pada 8 Maret lalu di TPST terbesar di Asia Tenggara itu.
Kondisi ini menyebabkan pengangkutan sampah di sejumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) di wilayah Jakarta Barat terhambat. Sementara itu, produksi sampah masyarakat tidak berkurang, sehingga penumpukan pun tak terhindarkan.
Untuk menyiasati pembatasan kuota, Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat menerapkan strategi pengangkutan bertahap.
Kepala Suku Dinas LH Jakarta Barat, Achmad Hariadi, menjelaskan bahwa pengangkutan bertahap dilakukan dengan memadatkan sampah dari lima unit pengangkut berkapasitas kecil ke dalam satu truk berkapasitas besar. Setelah dipadatkan, sampah kemudian diangkut ke Bantar Gebang.
Meski demikian, pihaknya menegaskan perlunya solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan sampah dari hulu.
Menurut Hariadi, pemilahan sampah menjadi semakin mendesak, mengingat belum ada kepastian kapan pembatasan kuota di Bantar Gebang akan berakhir.
Selain itu, residu sampah yang diangkut ke lokasi tersebut mencapai lebih dari 70 persen dari total produksi sampah masyarakat.
Ia menegaskan, pemilahan merupakan langkah krusial agar volume sampah di hulu atau sumber dapat berkurang dan tidak menumpuk di TPS.
Untuk itu, pihaknya menggencarkan kegiatan gerebek pilah sampah serta workshop di sejumlah titik, termasuk di Rusun Tambora pada pekan lalu.
Kegiatan tersebut akan dilanjutkan di RW 04 Tegal Alur (Kalideres), RW 09 Keagungan (Tamansari), RW 07 Slipi, RW 01 Tanjung Duren Selatan, serta wilayah lain di Jakarta Barat.
Dalam kegiatan itu, masyarakat dan petugas kebersihan diajarkan cara memilah sampah organik dan anorganik, serta berbagai teknik pemilahan lainnya.
Menurut Hariadi, pemilahan sampah telah menjadi komitmen bersama Pemerintah Kota Jakarta Barat, yang juga telah ditegaskan oleh Wali Kota Iin Mutmainnah untuk diterapkan di seluruh wilayah.
Karena itu, kesadaran masyarakat dinilai menjadi faktor terpenting sebagai sasaran utama program tersebut.
Targetnya, wilayah Jakarta Barat hanya menyisakan 30 persen residu untuk diangkut ke Bantar Gebang, sementara 70 persen sisanya diolah menjadi produk bernilai ekonomi.
Selain menggencarkan gerebek dan workshop pilah sampah, Pemkot Jakarta Barat juga tengah menggodok inovasi dengan menerapkan teknologi pirolisis untuk mengolah sampah menjadi produk bernilai ekonomi.
Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah mengatakan, penerapan teknologi pengolahan sampah tersebut dapat mereduksi volume sampah hingga menyisakan sekitar 10 persen residu.
Dalam upaya itu, Pemkot Jakarta Barat menggandeng pihak swasta di bidang kimia sebagai mitra kolaborasi.
Saat ini, program tersebut masih berada pada tahap kajian ilmiah serta penyusunan strategi komunikasi kepada masyarakat.
Selanjutnya, pemerintah akan menentukan lokasi yang akan disurvei untuk penerapan teknologi tersebut.
Secara umum teknologi itu tidak melakukan pembakaran langsung (indirect combustion), sehingga dinilai lebih ramah lingkungan dan mampu mengolah sampah menjadi produk bernilai ekonomi.
Adapun cara kerjanya, sampah plastik dimasukkan ke dalam reaktor (pirolizer), kemudian dipanaskan tanpa oksigen hingga rantai polimer terurai dan berubah menjadi uap. Uap tersebut selanjutnya didinginkan hingga menghasilkan cairan (minyak) dan gas.
Proses ini berlangsung pada suhu sekitar 400–700 derajat Celsius. Dengan demikian, tidak terjadi pembakaran langsung, melainkan melalui perambatan panas. Untuk sampah organik, proses pengolahan dapat memakan waktu sekitar 1,5 jam untuk kapasitas 30 ton.
Teknologi pirolisis ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi persoalan sampah di wilayah Jakarta Barat. (ANT/RHA)
