JAKARTA, AFU.ID — Perayaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia dimanfaatkan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) untuk menyampaikan kritik dengan cara berbeda. Alih-alih hanya berorasi, mahasiswa menjadwalkan aksi bertajuk “Pesta Rakyat Lomba di Depan Istana” di kawasan Istana Negara, Jakarta, dengan sejumlah perlombaan bernuansa satire, termasuk “lomba lari dikejar aparat”.
Aksi dijadwalkan berlangsung di Jalan Medan Merdeka Barat dengan sekitar 100 peserta. Selain lomba lari dikejar aparat, mahasiswa menyiapkan tarik tambang, balap karung hingga permainan yang mereka sebut “lomba langkah tertutup”. “Hari ini kami akan menggelar aksi, sekitar pukul 14.00 WIB di depan Istana Negara. Bentuknya pesta rakyat,” kata perwakilan GMNI Jakarta Barat Herdiansyah, Kamis (13/8/2026).
Konsep lomba 17 Agustus itu tidak menghilangkan agenda utama demonstrasi. Di balik kemasan pesta rakyat, GMNI membawa sembilan tuntutan yang menyasar sejumlah kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, pendidikan, perlindungan sosial hingga ruang sipil.
“Kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai status formal kenegaraan. Kemerdekaan harus hadir secara nyata dalam kehidupan rakyat melalui pekerjaan yang layak, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang dapat diakses, kebebasan berpendapat, perlindungan atas hak atas tanah, serta penyelenggaraan negara yang berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Herdiansyah.
Salah satu tuntutan yang dibawa adalah evaluasi menyeluruh terhadap anggaran operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahasiswa meminta anggaran negara lebih diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan dan pengembangan sumber daya manusia, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar.
GMNI juga menyoroti Koperasi Desa Merah Putih maupun Koperasi Kelurahan Merah Putih. Program tersebut diminta dihentikan apabila dalam pelaksanaannya menggunakan atau berpotensi membebani anggaran yang seharusnya berfungsi sebagai bantalan ketika terjadi krisis dan perlindungan terhadap masyarakat.
Tuntutan lainnya menyentuh keterlibatan aparat keamanan dalam kehidupan sipil. Mahasiswa mendesak agar TNI dan Polri ditarik dari ruang-ruang sipil yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan fungsi pertahanan maupun keamanan, sekaligus menolak pendekatan keamanan berlebihan dalam pembangunan dan penanganan aspirasi masyarakat.
Isu kesejahteraan pekerja juga ikut dibawa. GMNI meminta pemerintah memastikan kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan pengemudi ojek daring dijalankan, sekaligus menjamin hak buruh berdasarkan standar kebutuhan hidup yang layak.
Aksi tersebut muncul hanya beberapa hari sebelum pemerintah menggelar rangkaian resmi perayaan HUT ke-81 RI. Istana sendiri telah menyiapkan Pesta Rakyat di kawasan Monas pada 17 Agustus yang berisi perlombaan tradisional, hiburan, pertunjukan hingga pembagian makanan kepada masyarakat.
Kemiripan istilah “pesta rakyat” membuat aksi GMNI memiliki pesan yang berbeda dari perayaan resmi pemerintah. Jika pesta rakyat pemerintah dirancang sebagai hiburan Hari Kemerdekaan, mahasiswa menggunakan perlombaan 17-an sebagai medium untuk membawa kritik atas persoalan yang mereka nilai belum mencerminkan kemerdekaan secara substantif.
GMNI menyatakan aksi tersebut akan dilakukan secara damai dan meminta perwakilan Istana membuka ruang dialog dengan massa. Mahasiswa menegaskan penyampaian tuntutan dilakukan sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat.
Aksi ini juga berlangsung di tengah meningkatnya pembicaraan mengenai demonstrasi pada Agustus. Pemerintah sebelumnya menyatakan pengamanan menjelang rangkaian HUT RI telah dipersiapkan, sementara teknis pengamanan diserahkan kepada kepolisian dan TNI.
Dengan kemasan lomba khas kemerdekaan, GMNI mencoba membawa pesan bahwa perayaan 17 Agustus tidak cukup berhenti pada seremoni dan perlombaan. Di depan Istana, mahasiswa justru menjadikan suasana kemerdekaan sebagai panggung kritik terhadap kebijakan pemerintah yang mereka nilai masih menyisakan persoalan bagi masyarakat. (RHU)
