JAKARTA AFU.ID — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, harus terus berlanjut karena proses pembangunannya sejauh ini sudah sangat bagus.
Muzani menyampaikan hal itu ketika mengunjungi Ibu Kota Negara Nusantara bersama delegasi pada Senin ini, untuk meninjau pembangunan IKN, khususnya gedung MPR RI dan fasilitas negara lainnya.
Ia juga mendapat penjelasan aktual tentang proses pembangunan Ibu Kota Nusantara dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.
"Saya kira kita dikagetkan oleh penjelasan Pak Basuki, kalau sudah seperti ini maka IKN harus terus dilanjutkan," kata Muzani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.
Setelah kunjungan terakhir MPR pada akhir 2024, menurut dia, banyak gedung masih dalam perencanaan, seperti Masjid IKN, rumah jabatan menteri, dan gedung-gedung lain. Namun, saat ini, proses pembangunan gedung-gedung itu sudah berjalan begitu cepat.
Muzani mengatakan IKN harus menggambarkan kemajuan arsitektur nusantara seperti yang beberapa kali disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengatakan bahwa Presiden Ke-7 Joko Widodo sebagai penggagas pembangunan itu akan dilanjutkan oleh Presiden Prabowo.
Menurut Muzani, arsitektur gedung-gedung legislatif dan yudikatif di IKN sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo.
Maka dari itu, ia berharap roda pemerintahan di IKN akan mulai berjalan pada tahun 2028. "Dan pemindahan ASN sudah dilakukan berangsur mungkin tahun ini atau tahun depan," katanya.
Sementara itu, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui desain pembangunan gedung Legislatif, yaitu MPR, DPR, dan DPD.
Presiden juga telah menyetujui desain pembangunan untuk lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Saat ini, lahan-lahan untuk pembangunan gedung-gedung itu sudah disiapkan dan dalam waktu dua tahun harus sudah selesai.
"Untuk pembangunan gedung sidang paripurna MPR akan saya selesaikan dalam waktu dua tahun ini, termasuk seluruh kantor dan ruang-ruang staf untuk MPR, DPR, dan DPD," kata Basuki.
(ANT/RAI)
