JAKARTA, AFU.ID - Pemerintah akan melakukan pemulangan atau repatriasi terhadap keris-keris bersejarah yang ada di luar negeri. Dua diantaranya adalah keris milik Pangeran Diponegoro dan Tuanku Imam Bonjol.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, kedua keris bersejarah tersebut, dan keris-keris lain dari Bali dan Lombok dibawa ke luar negeri pada masa penjajahan. "Sejumlah keris sekarang ini kita mintakan kembali repatriasi karena merupakan keris-keris bersejarah yang menjadi ageman tokoh-tokoh perjuangan ketika itu," katanya dalam acara peringatan Hari Keris Nasional di Museum Pusaka TMII, Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
"Kita perlu minta ini sebagai bagian dari upaya memulihkan kedaulatan budaya," katanya menambahkan.
Fadli menyampaikan bahwa proses repatriasi mencakup penelitian asal-usul untuk memastikan status kepemilikan benda budaya. "Sebagian besar sudah kembali, sebagian masih tersisa. Mudah-mudahan ke depan melalui provenance research (penelitian asal-usul) antara kita dengan negeri Belanda dan beberapa negara lain kita bisa mengembalikan ini," katanya.
Fadli menyatakan bahwa tidak semua koleksi keris yang ada di luar negeri akan dipulangkan ke Indonesia, karena ada juga koleksi keris yang diperoleh secara sah dan menjadi bagian dari koleksi museum atau institusi di negara lain.
Menurut dia, pemerintah saat ini fokus pada benda budaya yang diduga merupakan hasil rampasan perang atau bagian dari praktik kolonialisme pada masa lalu.
"Yang merupakan rampasan perang ketika itu, bagian dari rampasan kolonialisme, kita akan kembalikan," katanya.
Fadli mengatakan bahwa keris merupakan warisan budaya Nusantara yang telah diakui sebagai bagian dari warisan budaya tak benda dunia sejak tahun 2005.
"Keris ini jelas bukan impor dari negara lain. Keris ini asli dari Indonesia, asli dari Nusantara," katanya, menambahkan, keberadaan keris sejak abad ke-8 telah terpahat pada relief candi di Indonesia.
Menteri Kebudayaan pada 19 April 2025 menetapkan tanggal 19 April sebagai Hari Keris Nasional. Tanggal itu dipilih karena bertepatan dengan pelaksanaan kongres pertama Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia (SNKI) di Surakarta pada 19 April 2006.
(ANT/MAR)
