JAKARTA, AFU.ID – Nilai tukar rupiah mencatatkan rekor terlemah dalam sejarah saat perdagangan domestik sedang libur memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Di pasar offshore (luar negeri) dan pasar spot global pada Kamis (28/5/2026), mata uang Garuda terpantau layu melampaui level psikologis baru, yakni menembus Rp17.873,5 per dolar AS.
Ambruknya rupiah ke zona Rp17.800-an memicu kekhawatiran besar mengenai stabilitas pasar keuangan nasional. Kendati demikian, sejumlah analis menilai jatuhnya nilai tukar ini merupakan dampak dari pilihan kebijakan pemerintah yang sengaja menumpuk beban ekonomi global ke pundak rupiah demi menjaga daya beli riil masyarakat di dalam negeri.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menjelaskan bahwa dalam kondisi normal, lonjakan harga energi global akan langsung memicu kenaikan inflasi domestik, membebani fiskal, dan menaikkan harga-harga barang. Namun, karena Pemerintah Indonesia memilih melakukan penyesuaian harga domestik secara sangat hati-hati demi stabilitas sosial, tekanan tersebut tidak hilang, melainkan berpindah tempat.
“Rupiah akhirnya menjadi shock absorber (peredam kejut) utama. Inflasi ditahan, harga energi ditahan, tetapi tekanan ekonominya tidak hilang. Tekanan itu pindah ke kurs,” ujar Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/5/2026).
Fenomena ini, menurut Fakhrul, sejalan dengan teori Dornbusch Overshooting. Ketika harga barang di pasar domestik kaku (rigid) akibat disubsidi atau ditahan pemerintah, sementara pasar keuangan bergerak sangat dinamis, maka nilai tukar valuta asing akan bergerak jauh lebih ekstrem melampaui angka fundamentalnya.
“Fiskal memilih menjaga inflasi tetap rendah dan penyesuaian harga sangat terbatas. Konsekuensinya, Bank Indonesia (BI) dan rupiah harus bekerja jauh lebih keras,” tambah Fakhrul.
Pelemahan tajam rupiah yang terjadi sepanjang akhir Mei 2026 ini dipicu oleh kombinasi badai sempurna dari faktor eksternal dan kerentanan struktural domestik. Ketegangan bersenjata antara Amerika Serikat dan Iran yang kembali memanas di pertengahan tahun 2026 berimplikasi langsung pada lonjakan harga minyak mentah dunia hingga menyentuh US$100 per barel, bahkan diprediksi menyentuh US$150 per barel.
Kemudian, imbal hasil (yield) US Treasury yang terus bertengger di level tinggi memicu aliran modal keluar (capital outflow) dari negara berkembang kembali ke AS. Dari dalam negeri, rilis data Bank Indonesia menunjukkan defisit transaksi berjalan (current account deficit) RI membengkak hingga US$4 miliar pada Kuartal I-2026.
Dalam kondisi ini, pemerintah juga dinilai tak cakap dalam mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan ekonominya. Akibatnya, pelaku pasar kerap panik dan bersikap menunggu. Pasar menilai adanya ketidakseimbangan komunikasi antara kebijakan fiskal dan moneter di tengah sentimen pasar yang buruk, sehingga memperbesar ketidakpastian (distrust).
Merespons kejatuhan rupiah yang dramatis ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui situasi saat ini cukup memberikan tekanan psikologis. "Ya saya stres," kelakar Purbaya saat ditemui awak media di kawasan Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (27/5/2026) sebagaimana dikutip dari Kompas.com.
Meski demikian, Menkeu menegaskan bahwa pemerintah tidak perlu merombak atau menghitung ulang postur APBN 2026. Menurutnya, angka pelemahan hingga Rp17.800 per dolar AS ini sudah masuk dalam simulasi skenario terburuk pemerintah jika harga minyak menyentuh US$100 per barel. Pemerintah juga mengklaim fundamental ekonomi makro, seperti inflasi headline dan pertumbuhan ekonomi, masih relatif kokoh dibandingkan negara berkembang lainnya.
Melihat pergerakan rupiah yang mulai mendekati level psikologis Rp18.000 per dolar AS, pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengingatkan adanya ancaman krisis kepercayaan pasar yang bisa berujung pada perlambatan ekonomi riil jika kepastian pemulihan tidak segera ditunjukkan.
“Ada kemungkinan pembukaan pasar besok pada Jumat, kemungkinan besar rupiah akan mendekati level Rp 18.000 per dolar AS,” kata Ibrahim Assuaibi, kepada wartawan, melalui voice note, Kamis (28/5/2026).
Untuk keluar dari tekanan ekstrem ini, sejumlah pakar keuangan merumuskan beberapa langkah strategis yang harus segera diambil. Pertama, pemerintah dan Bank Indonesia dituntut memberikan sinyal komunikasi yang konsisten dan kredibel ke pasar. Pasar saat ini membutuhkan kepastian bagaimana Indonesia menghadapi era volatilitas global yang sarat inflasi (inflationary era).
Kedua, langkah Kemenkeu dan BI yang mulai melakukan pembelian untuk mengendalikan imbal hasil surat utang (bond yield) domestik dinilai sudah tepat untuk menahan keluarnya dana asing lebih jauh. Ketiga, pemerintah dinilai harus tegas dalam melaksanakan kebijakan yang dijanjikan.
Menkeu Purbaya memberikan sinyal kuat bahwa dalam waktu dekat akan ada langkah intervensi gabungan yang terukur untuk mendongkrak kembali nilai tukar secara signifikan. Hal ini harus segara dibuktikan dengan tindakan nyata untuk mengembalikan kepercayaan pasar.
"Minggu depan akan ada action dari saya untuk memperkuat nilai tukar. Nantii kalau itu mulai berjalan, kan hasil devisanya nggak lari kemana-mana tuh dari ekspor batu bara, ekspor CPO juga akan tinggal di sini. DHE juga," ujar Purbaya di Istana Kepresidenan, Jumat (22/5/2026).
Purbaya menambahkan, fondasi penguatan mata uang Garuda akan semakin solid seiring dengan bergulirnya regulasi pengetatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang baru pada bulan depan.
Melalui sinergi kebijakan retensi devisa komoditas unggulan seperti sawit dan batu bara, struktur moneter nasional diproyeksikan bakal menguat secara menyeluruh. "DHE hasil ekspor yang mulai dijalankan lagi yang baru kan Juni, itu akan memperkuat semuanya. Itu mungkin," janji Purbaya.
MAR
