JAKARTA, AFU.ID — Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menilai, koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini dipengaruhi sentimen ketidakpastian di pasar.
Sebab, investor masih menunggu kepastian mengenai dampak langsung pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor terhadap sektor sumber daya alam.
“Tentunya sama kalau IHSG, mereka (investor) perlu mencari kepastian, juga ingin tahu hasilnya, ya Insya Allah pasti baik lah,” kata Pandu saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis, (21/5/2026)
Sebagai informasi, saat artikel ini ditulis, IHSG terkoreksi 3,60 persen ke level 6.091,2.
Meski demikian, Pandu optimistis indeks bursa saham Indonesia akan membaik seiring implementasi kebijakan ekspor terbaru tersebut. Saat ini, mekanisme kebijakan BUMN khusus ekspor masih terus disempurnakan.
“Kan kita pasti akan melihat market, marketnya penting, optimistis saya,” ujar Pandu.
Senada, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini IHSG akan bergerak naik setelah investor memahami dampak pembentukan BUMN khusus ekspor.
Menurut Purbaya, koreksi IHSG terjadi karena pelaku pasar belum memperoleh kepastian mengenai arah dan mekanisme kerja badan baru tersebut.
“Kalau ada ketidakpastian, biasanya takut, jual dulu. Tapi, kalau mereka nanti mengerti dampak yang sebetulnya seperti apa, harganya (IHSG) akan naik,” kata Purbaya.
Adapun PT DSI berada langsung di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dengan tugas utama memperkuat tata kelola ekspor sejumlah komoditas strategis, seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).
Salah satu alasan pembentukan BUMN khusus ekspor itu ialah dugaan praktik kurang bayar (underinvoicing) ekspor komoditas yang disebut merugikan negara hingga Rp15.400 triliun selama 34 tahun.
“Nanti underinvoicing akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi, yang biasanya uang dimainkan oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni,” ujarnya.
Purbaya menilai mekanisme tersebut berpotensi memberikan keuntungan lebih besar bagi perusahaan terbuka yang tercatat di bursa.
“Perusahaannya akan untung. Harusnya bisa double untungnya yang list di bursa, yang dilaporkan ya. Jadi, harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang ada di bursa,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA), termasuk pengaturan mengenai BUMN sebagai eksportir tunggal untuk sejumlah komoditas strategis.
Pengumuman itu disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu, saat menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027.
PT DSI akan menjalankan fungsi tersebut dalam dua tahap. Pada tahap pertama, yakni 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara antara penjual dan pembeli untuk komoditas ekspor tertentu.
Selanjutnya, mulai Januari 2027, DSI akan berperan sebagai perusahaan perdagangan (trader) yang membeli langsung komoditas dari eksportir untuk dijual ke pasar internasional. Dana hasil penjualan tersebut nantinya akan kembali sepenuhnya ke Indonesia. (ANT/RHU)
