JAKARTA, AFU.ID — Iklim politik di Kabupaten Maluku Tenggara (Maltra), Provinsi Maluku, mendadak mencekam menyusul insiden pembunuhan keji terhadap Dr Agrapinus Rumatora.
Sebagai informasi, Dr Agrapinus Rumatora alias Nus Kei merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Maltra.
Nus Kei juga menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maltra Periode 2024-2029.
Ia mengembuskan napas terakhir usai ditikam oleh orang tak dikenal (OTK) di Bandara Karel Sadsuitubun, Maluku, Minggu, (19/4/2026).
Sekalipun aparat kepolisian berhasil membekuk pelaku dalam waktu kurang dari dua jam pasca-kejadian, luka tusuk serius membuat nyawanya tak tertolong setelah sempat mendapatkan perawatan medis darurat.
Peristiwa berdarah yang Nus Kei alami pun memicu reaksi keras dari jajaran pusat Partai Pohon Beringin.
Mereka menuntut keadilan, sekaligus bergerak cepat mengamankan stabilitas internal organisasi di daerah.
Desakan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Merespons tragedi tersebut, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, memberikan pernyataan resmi pada Selasa, (21/4/2026).
Ace Hasan Syadzily menegaskan, partainya tak akan tinggal diam atas kekerasan yang menimpa kadernya.
“Kami sangat prihatin dan menyampaikan duka mendalam, namun lebih dari itu, kami mendesak aparat penegak hukum untuk tidak pandang bulu,” ungkapnya.
“Pihak yang melakukan tindakan fatal ini harus dihukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku,” sambungnya di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat.
Ia juga menginstruksikan seluruh kader partai berlambang pohon beringin, khususnya di Kabupaten Maltra, untuk menahan diri.
Golkar benar-benar menyadari bahwa insiden tersebut berpotensi memicu gejolak sosial apabila tak tertangani dengan kepala dingin.
“Tetap tenang, tetap sabar, jangan ada aksi balasan yang justru akan memperkeruh suasana keamanan di daerah,” tutur Ace Hasan Syadzily.
Manuver Pragmatis di Tengah Masa Berkabung
Kendati duka masih menyelimuti, Partai Golkar tampak enggan membiarkan kekosongan kekuasaan berlangsung berlarut-larut.
Sebagai partai pemenang yang memegang kursi Ketua DPRD Kabupaten Maltra, langkah pragmatis harus diambil guna memastikan program kerja legislatif dan konsolidasi partai tak lumpuh.
Ace Hasan Syadzily mengonfirmasi, mesin partai sudah bergerak untuk menyiapkan transisi kepemimpinan.
Strategi tersebut hadir agar momentum politik Partai Golkar di Kabupaten Maltra tetap terjaga, mengingat posisi Ketua DPRD memiliki peran krusial sebagai ‘pemegang palu’ kebijakan daerah.
“Secara organisasi, kita tidak boleh vakum, jadi karena ketuanya meninggal dunia, maka DPD Golkar Provinsi Maluku akan segera mengambil langkah-langkah organisasi lebih lanjut,” ujarnya.
“DPD Provinsi akan menunjuk Plt (Pelaksana Tugas, red) untuk memimpin Maluku Tenggara dalam waktu dekat,” tambah Ace Hasan Syadzily.
Percepatan Musda
Penunjukan Plt tersebut disebut sebagai langkah taktis sebelum digelarnya Musyawarah Daerah (Musda) untuk memilih ketua definitif yang baru.
Langkah tersebut mengindikasikan bahwa Partai Golkar memilih untuk segera melakukan intervensi struktural, ketimbang memperpanjang masa berkabung tanpa kejelasan kepemimpinan.
“Langkah ini penting supaya suasananya tetap kondusif bagi organisasi, sesegera mungkin akan dilaksanakan musda di Maluku Tenggara untuk menentukan langkah ke depan,” pungkas Ace Hasan Syadzily. (ADR/FAD)
