jAKARTA, AFU.ID - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, membantah terlibat dalam unjuk rasa bertajuk "Aksi Damai 215" pada Kamis (21/5) terhadap Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud.
"Saya sudah menonton sejumlah konten video terkait berita Aksi Damai 215. Ada memang konten yang mencoba membelokkan narasi, jelas itu tidak bertanggung jawab, tidak memenuhi kaidah jurnalistik profesional, dan mengada-ada," kata Andi Harun di Samarinda, Sabtu.
Bantahan ini menanggapi tersebarnya potongan video di media sosial. Dalam video tersebut, salah satu peserta aksi terdengar meneriakkan nama Wali Kota Samarinda.
Mantan legislator Kaltim ini melihat adanya indikasi kesengajaan dari oknum penyusup yang sengaja menggiring opini publik lewat video pendek tersebut.
"Saat dicermati, sepertinya memang ada orang yang sadar dan sengaja mengatur pertanyaan kepada peserta aksi mengenai nama saya," katanya.
Pertanyaan tersebut kemudian memicu respons spontan dari satu atau dua peserta aksi di lapangan.
Andi Harun menegaskan ada pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan momen ini untuk membenturkan dirinya dengan Gubernur Kaltim, seolah-olah sedang terjadi perseteruan.
"Patut diduga ini sengaja ingin mengadu domba saya dengan Pak Gubernur," jelasnya.
Padahal, ia memastikan hubungan kerja dan komunikasi dengan Gubernur berjalan sangat baik, khususnya dalam urusan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Ia juga percaya Gubernur Kaltim akan bijak dalam mencermati persoalan ini.
"Kalau hal ini terjadi pada saya, tentu cara menganalisisnya sederhana, mencari siapa yang paling diuntungkan," katanya.
Andi Harun menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki kepentingan, apalagi keuntungan, dari kegaduhan politik yang coba diciptakan tersebut.
Ia secara tegas menolak jika aspirasi murni masyarakat dipolitisasi untuk menyerang namanya.
"Jangan dibelokkan menjadi isu politik, itu tidak benar. Saya sudah 30 tahun berada di dunia politik dan tidak pernah menggunakan cara-cara yang tidak intelek serta tidak fair dalam berpolitik," katanya menegaskan.
Meski demikian, ia menyatakan tetap menghargai hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat, namun harus dengan cara yang tertib tanpa mengorbankan stabilitas daerah.
"Saya mengimbau penyampaian aspirasi tidak boleh mengganggu persatuan dan suasana kondusif daerah, karena itu adalah pondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan," kata Andi Harun. (ANT/NAB)
