JAKARTA, AFU.ID — Muhammad Qodari resmi berpindah jabatan dari Kepala Staf Presiden (KSP) menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI).
Ia menggantikan Angga Raka Prabowo dalam seremoni pisah sambut yang berlangsung di Jakarta pada Selasa, (28/4/2026).
Penunjukan tersebut menandai fase baru komunikasi publik pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Qodari menekankan pendekatan lebih agresif di tengah meningkatnya tekanan opini publik dan derasnya arus informasi digital.
Dalam pidato perdananya, Ia juga mengakui secara terbuka label ‘penyerang’ yang melekat kepadanya.
Ia menilai pendekatan ofensif bukan sekadar gaya, melainkan respons terhadap lanskap komunikasi yang kian kompetitif dan sering kali tak berimbang.
“Saya sudah baca dan lihat komentar di IG (Instagram, red), ada yang bilang pemerintah seperti mau berperang, kalau diserang terus ya harus ada yang menjawab,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut sekaligus mencerminkan perubahan paradigma komunikasi negara: dari sebelumnya cenderung reaktif menjadi lebih proaktif, bahkan konfrontatif terhadap narasi yang merugikan pemerintah.
Akan tetapi, pendekatan tersebut berpotensi memunculkan pertanyaan tentang batas antara klarifikasi informasi dan pembentukan opini publik secara sistematis.
Qodari menegaskan bahwa perubahan tersebut tidak dapat dihindari karena karakter ekosistem informasi telah bergeser drastis.
Ia menyebut media sosial sebagai arena utama yang menuntut kecepatan sekaligus ketepatan dalam merespons isu.
“Komunikasi sekarang tidak seperti 10 sampai 20 tahun lalu, informasi tidak lagi hanya lewat media resmi, tapi juga bergerak cepat lewat media sosial,” tuturnya.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah, melalui Bakom RI, dituntut tak hanya hadir, tetapi juga mampu bersaing dalam membentuk persepsi publik.
Qodari menyebut bahwa diam bukan lagi pilihan, karena kekosongan narasi akan segera terisi oleh pihak lain.
“Saya percaya publik punya rasionalitasnya sendiri dan akan menilai dari niat serta program nyata yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Meskipun optimistis terhadap rasionalitas publik, pernyataan tersebut juga membuka ruang perdebatan: sejauh mana komunikasi pemerintah dapat benar-benar netral ketika berhadapan dengan kepentingan politik dan legitimasi kekuasaan.
Dalam konteks internal, Qodari menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Ia memperkenalkan konsep ‘erudisi’ sebagai standar kerja baru yang menuntut kedalaman analisis berbasis data dan teori.
“Kita harus bekerja dengan erudisi, ada data, teori, dan analisis yang lengkap agar komunikasi pemerintah lebih meyakinkan,” paparnya.
Kendati demikian, tantangan terbesar yang sorot Qodari sorot justru berasal dari aspek administratif yang selama ini kerap menjadi hambatan klasik birokrasi.
Ia secara terbuka menyinggung belum cairnya anggaran lembaga yang dipimpinnya, meskipun telah disiapkan sebelumnya.
“Struktur sudah dibangun dan anggaran disiapkan, tapi sampai hari ini belum juga turun, ini jadi tantangan yang harus segera diselesaikan,” ucapnya.
Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya persoalan koordinasi lintas lembaga yang berpotensi menghambat efektivitas kerja komunikasi pemerintah sejak awal masa kepemimpinannya.
Sebagai langkah awal, Qodari menyoroti pentingnya sinkronisasi informasi antarinstansi, terutama dalam merespons peristiwa krisis seperti kecelakaan Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line di Bekasi Timur.
Ia menekankan perlunya sistem ‘triangulasi informasi’ guna memastikan akurasi data sebelum tersampaikan ke publik.
Menurutnya, langkah tersebut vital di tengah meningkatnya tuntutan transparansi, sekaligus menjadi ujian awal bagi komitmen Bakom RI dalam membangun komunikasi yang tidak hanya cepat, tetapi juga kredibel. (ADR/FAD)
